Ketua PLLP-PT PGRI Malang Tersangka

MALANG -  Ketua Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (PPLP-PT) PGRI Malang, Drs. H. Sudjai, akhirnya ditetapkan polisi sebagai tersangka, dalam kasus memberikan keterangan palsu yang dilaporkan mantan Rektor Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama), Dr. Hadi Sriwijana, MM, 24 Maret 2013 lalu.
Dalam gelar perkara akhir pekan kemarin, warga Jalan Panglima Sudirman Malang ini, dianggap terbukti melanggar Pasal 266 KUHP.  Yakni dengan mengaku sebagai Ketua Pengurus PPLP-PT PGRI di dalam akta Nomor 40 tanggal 15 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh notaris Eko Handoko SH.
Penetapan sebagai tersangka ini, dibenarkan Kasatreskrim Polres Malang Kota, AKP Arief Kristanto, SH, SIK kemarin. ‘’Iya sudah jadi tersangka,’’ katanya singkat. Bahkan, hari ini, Sudjai yang berusia 78 tahun tersebut bakal menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Malang Kota.
Perwira yang pernah menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Tuban itu menegaskan, dasar penetapan Sudjai sebagai tersangka, setelah penyidik mendapatkan keterangan dari beberapa saksi serta alat bukti keterangan notulen dalam rapat perubahan Anggaran Dasar Pengurus PPLP-PT PGRI Malang.
Informasi yang didapat Malang Post, sejak laporan warga Jalan Sanan Malang ke Polres Malang Kota, polisi langsung memeriksa mantan Ketua PPLP-PT PGRI, Soenarto Djojodiharjo, pengawas Unikama, Prof Tries Edy Wahyono, notaris Eko Handoko, Hadi Sriwijana, saksi ahli pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dr. Priyo Djatmiko, SH, MS dan saksi ahli perdata  Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Rachmad Budiono, SH, MH. ‘’Khusus keterangan dalam notulen, tertulis semua anggota PPLP-PT PGRI yang berjumlah delapan orang hadir. Padahal, hanya enam yang datang,’’ pungkas dia.
Menyikapi penetapan Sudjai sebagai tersangka, Sumardhan SH, kuasa hukum Hadi Sriwijana mengaku cukup senang. Dia bahkan meminta kepada polisi untuk mempercepat proses penyidikan agar tidak menambah permasalahan yang muncul di kampus tersebut.
‘’Kalau sekarang aktanya sudah cacat hukum, secara otomatis produknya juga tidak sah. Salah satu contoh, ijazah S1 yang dikeluarkan Unikama yang ditandatangi rektor Pieter Sahertian juga tidak sah karena Pieter diangkat oleh Sudjai sebagai rektor,’’ urainya.  
Selain itu, keputusan polisi ini juga akan menjadi bahan pertimbangan hakim PTUN Jakarta terkait Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-87.AH.01.08 Tahun 2013 tanggal 6 Mei 2013.
‘’Kami meminta kepada Ketua PTUN Jakarta untuk membatalkan surat keputusan tersebut karena keputusan itu bertentangan dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasar berdirinya Unikama yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-55.HT.01.03 TH 2007 pasal 9 ayat 2 yang berbunyi pengurus PPLP-PT diangkat oleh anggota perkumpulan melalui rapat anggota perkumpulan untuk jangka waktu lima tahun dan dapat dipilih kembali,’’ tutupnya. (mar)