Hanya Masalah Salah Administrasi

MALANG - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan gedung multikultural Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama), Drs Parjito siap membuktikan bila kasus korupsi yang juga menyeretnya menjadi tersangka, hanyalah masalah kesalahan dalam administrasi. Meski diakui melakukan perbuatan melawan hukum, namun mantan Pembantu Rektor (PR) I Unikama itu menegaskan tidak menerima uang hasil korupsi serupiah pun.
Melalui Maskur SH, pengacaranya, Parjito memang pernah mendapat transfer uang Rp 300 juta ke rekening pribadinya saat proses pembangunan gedung multikultural itu, Januari 2009 lalu. Namun tidak lama setelah itu, uang tersebut diminta kembali oleh bendahara proyek untuk disetorkan ke rekening pribadi Amir Sutejo, rektor Unikama saat itu.
“Uang itu kembali ditransferkan dan buktinya ada. Klien saya hanya menjalankan perintah oleh rektor untuk menjadi PPK. Itupun karena jabatannya sebagai PR I. Semua yang dilakukan, termasuk menandatangani segala administrasi hingga proses lelang proyek tersebut atas perintah Amir Sutejo,” terangnya kemarin.
Sebab itu, Parjito tidak mempermasalahkan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang. ‘‘Nanti akan terbukti di persidangan apakah masuk ranah pidana atau perdata. Kena atau tidak, itu urusan nanti. Yang pasti, klien saya sudah gentleman datang ke Kejari Kota Malang untuk menjalani pemeriksaan. Bahkan karena dianggap koperatif, dia tidak ditahan,” tuturnya.
Maskur menuding, pihak Amir Sutejo sebagai aktor yang banyak ‘bermain’ dalam dana hibah Rp 3 miliar dari Dikti. Dia berharap Kejari Kota Malang segera melakukan tindakan tegas terhadap Amir Sutejo agar segera menjalani pemeriksaan. “Sebab dia sudah merugikan banyak orang. Kalau Amir Sutejo segera diperiksa, kasusnya juga akan cepat selesai dan tidak bias dari keadilan. Saya hanya meminta saja agar dia tidak memperlambat proses penyidikan atau mengulur waktu sehingga memakan energi banyak orang. Kami sangat menghargai penyidikan yang dilakukan Kejari,” paparnya.
Namun agar penyidikan kasus itu lebih terang, Maskur berharap Kejari Kota Malang juga segera meminta agar BPK melakukan audit secepatnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Kota Malang menetapkan. Parjito sebagai tersangka karena dianggap ikut kongkalikong dengan Amir Sutejo untuk membuat dokumen-dokumen fiktif. Dari hasil penyidikan, Parjito tidak melaksanakan kontrak pembangunan gedung itu karena kontraknya palsu ditambah dokumen-dokumen fiktif. (mar)