Terlalu Dini Tetapkan Tersangka

MALANG - Langkah Satreskrim Polres Malang Kota menetapkan Ketua Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (PPLP-PT) PGRI Malang, Drs. H. Sudjai sebagai tersangka, dianggap terlalu dini. Hal ini dikatakan kuasa hukum PPLP-PT PGRI Malang, Suwandi SH.
Dia tidak menampik bila Sudjai mendatangi kantor notaris Eko Handoko dan mengaku sebagai Ketua Pengurus PPLP-PT PGRI untuk menyerahkan hasil notulen perubahan Anggaran Dasar dan Pengurus PPLP-PT PGRI Malang.
‘’Tidak ada yang salah karena klien saya memang sudah dinyatakan sebagai ketua pengurus dari rapat tersebut,’’ terangnya.
Menurutnya, polisi dianggap kurang memahami Anggaran Dasar PPLP-PT PGRI yang menjelaskan bahwa dalam rapat pemilihan pengurus, bisa dilakukan oleh enam orang tanpa harus dihadiri pengawas.
‘’Jadi, saya rasa keliru kalau polisi menggunakan alat bukti hasil notulen, yakni ketidakhadiran dua pengawas dalam rapat tersebut,’’ papar pria asal Surabaya ini.
Dijelaskan Suwandi, dua pengawas PPLP-PT PGRI, yakni Dimas Pratidina Puri Astuti dan Tries Edy Wahyono tidak diundang dalam rapat tersebut. Status keduanya sebagai pengwas, sudah tidak diperpanjang oleh PPLP-PT PGRI Propinsi Jatim.
‘’Dalam rapat pemilihan pengurus yang dihadiri mantan Ketua PPLP-PT PGRI, Soenarto Djojodiharjo, Hadi Sriwijana, Amir Sutejo, Sudjai, Christea Frisdiantara dan Abdul Bakar memutuskan klien saya sebagai Ketua PPLP-PT PGRI. Itu sah sesuai dengan anggaran dasar. Hasil inilah yang dibawa ke notaris Eko Handoko untuk diaktakan 15 Juni 2012,’’ tegas advokat yang tergabung di Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum PGRI Propinsi Jatim ini.
Permasalahannya, lanjut dia, pihak Hadi Sriwijana tidak mau mengakui rapat pengurus tersebut dan mengaktakan sendiri kepengurusan PPLP-PT PGRI ke notaris dan PPAT, Sulasiyah Amini, 21 Saptember 2012.
‘’Nomor aktanya sama dengan akta yang dikeluarkan notaris Eko Handoko, Yakni nomor 40. Ini pun kami laporkan ke Polda Jatim dan ditangani Unit I Kamneg Ditreskrimum Polda Jatim. Hingga sekarang masih proses. Bahkan, dulu ruangan rektor digeledah untuk mencari barang bukti pemalsuan data autentik akta No 40 yang dikeluarkan notaris Sulasiyah Amini untuk Hadi yang baru saja dipecat oleh PPLP-PT PGRI Malang dari kursi rektor,’’ urainya panjang lebar. Sebab itu, Suwandi juga meminta agar semua mahasiswa Unikama tidak resah dengan penetapan Sudjai sebagai tersangka.
‘’Tidak benar bila pengacaranya Pak Hadi Sriwijana mengatakan buntut dari status tersangka akan berujung pada produk hukum seperti legal atau tidaknya ijazah yang dikeluarkan atau pengeluaran anggaran kampus. Itu hanya opini saja untuk membuat resah mahasiswa. Legal atau tidak ijazah, urusan pengadilan nanti. Buktinya, banyak kantor BKD yang memberikan surat kepada Unikama yang isinya tidak mempermasalahkan ijazah yang sudah dikeluarkan dan ditandatangani oleh rektor baru, Pieter Sahertian,’’ pungkasnya.
Seperti diketahui, polisi menetapkan Sudjai sebagai tersangka dalam kasus memberikan keterangan palsu yang dilaporkan mantan Rektor Unikama, Dr. Hadi Sriwijana, MM, Warga Jalan Panglima Sudirman Malang ini, terbukti melanggar Pasal 266 KUHP.  Yakni dengan mengaku sebagai Ketua Pengurus PPLP-PT PGRI di dalam akta Nomor 40 tanggal 15 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh notaris Eko Handoko. (mar)