Belum Lalui Pengadilan, Dianggap Tindak Pengrusakan

MALANG - Menjanjikan progress signifikan dalam kurun waktu seminggu, hingga kemarin tim kuasa hukum korban penggusuran lahan PT KAI di Kotalama belum menunjukkan pergerakan seperti digembar-gemborkan. Sejauh ini, mereka baru sebatas mendalami kasus dengan mengumpulkan bukti-bukti terkait.

Koordinator tim kuasa hukum pemilik bangunan tergusur, Gunadi Handoko SH MM MHum, berdalih 14 lawyer terkendala waktu untuk bertemu. “Kami sementara jalan sendiri-sendiri. Karena berbeda kantor. Jadi agak sulit bertemu. Yang jelas kami tetap berkoordinasi dan terus mendalami kasus,” tuturnya saat dihubungi Malang Post, siang kemarin.

Gunadi lantas menyebut pihaknya beserta 11 pengacara lain yang memang berbeda kantor sudah mengumpulkan bukti empiris seperti sertifikat hak menempati lahan dan sejumlah akta legal lainnya. Hal itu dianggapnya sudah cukup untuk menyeret pihak lawan ke meja hijau. “Bukti sudah kami kumpulkan semua. Sudah siap untuk proses hukum. Karena tindakan penggusuran ini sudah menyalahi mekanisme hukum,” tandasnya.

Yang dimaksud pelanggaran oleh Gunadi tentu saja aktivitas penggusuran yang dilakukan pihak PT KAI, yang dianggapnya belum melalui prosedur putusan pengadilan. Artinya, tindak pembongkaran beberapa waktu lalu bisa dikategorikan suatu tindak pengrusakan bangunan dan warga pemilik bangunan berhak menuntut.

Dalam waktu dekat, tim kuasa hukum ini bersiap melayangkan somasi kepada PT KAI dan Kelurahan Ciptomulyo yang dianggap melanggengkan praktik semena-mena tersebut. Bukannya melindungi warganya, pihak kelurahan justru mendukung pembongkaran bangunan. “Mereka akan kami somasi. Kami juga melakukan pengaduan kepada Komnas HAM,” seru Gunadi.

Menanggapi tantangan tersebut, Lurah Ciptomulyo, Wahyudi Sudiono mengaku tak gentar. Dia bersikukuh pihaknya sudah mentaati prosedur. Mulai dari melakukan himbauan kepada pemilik bangunan, mengundang mereka untuk mediasi hingga memberi surat edaran peringatan pembongkaran.

Wahyudi siap jika kasus ini dilanjutkan ke ranah hukum lebih jauh. “Kami siap saja kalau mereka somasi. Karena kami juga punya bukti legalitas. Beberapa waktu lalu BPN kan sudah mengukur langsung. Justru pemilik bangunan itu yang menyalahi batas tanah. Silahkan kalau mau lanjut, diproses hukum saja,” timpalnya kepada Malang Post. (tom/nug)