Kejari Panggil Shofwan

MALANG - Rencana Kejaksaan Negeri Malang untuk menginterogasi Sekda Kota Malang, HM Shofwan hari ini, dibatalkan. Sebab, Kamis hari ini, Kepala Kejaksaan Negeri Malang beserta seluruh Kepala Seksi mengikuti raker di Surabaya. Shofwan sendiri rencananya dipanggil Jumat (20/12) besok bersama salah satu anggota Banggar DPRD.
Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malang Munasim SH MH kepada Malang Post, kemarin. Menurut Munasim, pemanggilan Shofwan terkait dugaan mark up lahan RSUD Kota Malang ditunda.
‘’Saya dan seluruh Kasi ada sosialisasi hasil raker dari Kejagung diikuti Sekjen se-Indonesia, makanya kita tunda Jumat,’’ tegas Munasim.
Jumat (20/12) nanti, interogasi terhadap Shofwan dipimpin Kasi Intel Jaumil. Agendanya, meminta keterangan atau interogasi terhadap Shofwan. Karena ini masih dalam tahap penyelidikan, maka undangannya adalah permintaan keterangan.
‘’Nanti bukan berita acara pemeriksaan melainkan hasilnya adalah berita acara interogasi. Kita mulai sekitar pukul 09.00,’’ jelasnya.
Undangan terhadap Shofwan itu, menurut Munasim, sudah dilayangkan Selasa (17/12) lalu. Kemudian pihak kejaksaan juga sudah menelepon yang bersangkutan untuk konfirmasi kedatangan. Dijawab langsung bahwa Shofwan akan kooperatif dan hadir dalam interogasi itu.
‘’Misalnya tidak hadir, ya kita undang lagi. Kalau ketiga, tetap tidak hadir, kita datangi saja. Pemanggilan bisa dimana saja. Ini masih tahap penyelidikan. Kalau penyidikan pada prinsipnya harus ke kantor, kecuali sakit dan lain-lain bisa kita datangi,’’ jelasnya.
Peran Shofwan sendiri, dalam penyelidikan itu adalah sebagai Ketua tim anggaran. Sebab, dirinya menerima usulan dari satuan kerja di Pemkot Malang. Hasilnya kemudian masuk menjadi KUA PPAS. ‘’Dari KUA PPAS itu, kemudian dikirim ke Badan Anggaran DPRD,’’ tegasnya.
Untuk itu, selain mendatangkan Shofwan, pihaknya juga mendatangkan anggota Badan Anggaran DPRD. Anggota Badan Anggaran ini tentu saja juga yang menjadi anggota Komisi A.  
‘’Kami minta keterangan dari Komisi A yang masuk ke badan anggaran, kami undang satu orang saja,’’ ujar Munasim sembari merahasiakan namanya.
Prinsipnya, anggota dewan yang didatangkan itu, yang dianggap paling tahu proses penganggaran. Sehingga harus termasuk di Komisi A sekaligus anggota Badan Anggaran. Dan yang paling mungkin adalah Ketua Komisi A, Arief Wahyudi, yang juga selaku anggota Badan Anggaran. ‘’Kalau badan anggaran bukan komisi A, maka tidak banyak tahu,’’ imbuhnya.
Munasim sendiri berjanji akan bekerja optimal dan tetap di koridornya. Pihaknya tidak ingin populer, dipuji dan disanjung-sanjung. Kejaksaan ingin tetap dalam track penegakan hukum dan yuridis.
‘’Kalau ada yang melawan hukum, kita tingkatkan (status penyelidikan, Red.). Kalau tidak ada, menurut hemat kami, ya tidak. Kami tidak terpengaruh pendapat orang. Kami professional,’’ janjinya. (ary)