Ungkap Kasus Mahasiswa, ITN Polres Panggil Saksi Ahli

MALANG- Penyidik Kepolisian Resor Malang akan mencari rumusan definisi kekerasan dengan narasumber Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Setelah menyelesaikan penyelidikan terhadap panitia pengenalan jurusan mahasiswa baru (PJMB) Planologi ITN Malang kemarin, akan dilanjutkan dengan pemanggilan saksi ahli.
”Untuk mendefinisikan kata kekerasan, maka kami perlu menyampaikan kepada saksi ahli, mana tindakan yang menjadi kategori kekerasan dan yang tidak,” ungkap Kapolres Malang, AKBP Adi Deriyan Jayamarta SIK kepada Malang Post ditemui di Kampus ITN Malang, kemarin.
Menurutnya mendefinisikan kata kekerasan tidak bisa dilakukan dengan menyamakan semua tindakan sebagai kekerasan, tapi perlu didukung keterangan ahli sehingga kesimpulannya tidak subyektif. Data yang sudah dihimpun dari mahasiswa baru dan panitia PJMB yang akan ditanyakan kepada Dikbud apakah memang termasuk kategori kekerasan. ”Akan kami tanyakan pada Dikbud apakah jalan jongkok, push up dan merayap termasuk tindakan kekerasan,” kata dia.
Untuk mengundang saksi ahli, menurutnya selurub proses pemeriksaan saksi harus dituntaskan. Targetnya setelah memeriksa mahasiswa baru pada Senin-Selasa lalu, seluruh panitia berjumlah 100 orang juga bisa selesai diperiksa kemarin.
”Khusus pemeriksaan panitia kami laksanakan lebih intensif, per orang bisa sampai 8 jam kami periksa,” kata dia.
Mereka diminta menjelaskan mengenai ruang lingkup kegiatan dan tugas di kepanitiaan. Penyidik juga menggali keterangan sejauh mana mereka terlibat dalam peristiwa tersebut.
Panitia dikelompokkan atas tanggungjawabnya, mulai bagian acara, pendidikan, perlengkapan dan pelaksana teknis di lapangan.
Terpisah Koordinator Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Prof Dr Suko Wiyono menjelaskan membentak dalam kegiatan ospek maba itu sudah termasuk tindakan kasar. Menghukum maba dengan cara berguling-guling, jalan merangkak, dijemur, itu sudah masuk tindak kekerasan.
“Kalau sudah memukul atau menendang, itu sudah penganiayaan, kalau push up yang berlebihan juga termasuk tidak boleh,” imbuh Suko.
Rektor Universitas Wisnu Wardhana ini menuturkan hukuman push up atau skotjam masih diperkenankan. Menurut pakar hukum ini, ospek yang bernar itu mampu memberikan wawasan mengenai dunia perguruan tinggi kepada para maba. (oci/udi)