Kejari Tahan Sekdes Tlekung

DITAHAN : Sekdes Tlekung, Nol Hadi (tengah) dikawal dua polisi berpakaian preman dikirim ke Lapas Lowokwaru, kemarin.

MALANG - Sekretaris Desa Tlekung, Nol Hadi, menyusul Kaur Ekbang Desa Tlekung, Marwoto, ke hotel prodeo. Pria ini ditahan Kejaksaan Negeri (kejari) Malang, usai menjalani pemeriksaan selama beberapa jam di ruang Kasi Intel, kemarin. Sekitar pukul 18.11, Nol Hadi dikirim ke Lapas Lowokwaru dengan dikawal dua polisi dan jaksa.
Nol Hadi dan Marwoto, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari sejak November lalu. Marwoto, terlebih dulu dijebloskan Kejaksaan ke Lapas Lowokwaru beberapa waktu lalu. Nah, pada Jumat keramat kemarin, giliran Nol Hadi yang menyusul koleganya di Pemerintahan Desa Tlekung tersebut.
Penahanan Nol Hadi, bakal memperterang korupsi lahan kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Kasus tersebut segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor di Surabaya.
Sumber Malang Post menyebut, bahwa 2014, kasus tersebut bakal dikembangkan lebih lanjut. ‘’Sudah ada titik terang untuk mengarah ke pihak rektorat, termasuk nanti mantan rektor,’’ ujar sumber resmi Malang Post ini.
Adapun Nol Hadi sendiri, dalam kasus dugaan korupsi tersebut, telah mengaku mendapatkan duit dari pihak kampus. Sejauh ini menurut pengakuannya, mendapat Rp 20 juta dari pembebasan lahan Kampus II UIN Maliki.
Terkait kasus tersebut, Sekdes Tlekung ini mendapatkan bantuan dari pengacara prodeo Surabaya, Martin Hamonangan SH MH. Pengacara itu ditunjuk oleh Kejari Malang, setelah Nol Hadi bersedia didampingi pengacara. Sepanjang pemeriksaan Martin terus mendampingi Nol Hadi.
‘’Nol Hadi berpendapat, tak melakukan apa yang disangkakan. Dia hanya bekerja untuk UIN Maliki. Tadi (kemarin, Red.) ada 26 pertanyaan intinya Nol Hadi tidak merasa bersalah,’’ tegas Martin kepada Malang Post.
Pengacara Prodeo (gratis) ini, menambahkan, pihaknya segera mengajukan penangguhan penahanan. Satu dua hari ini, Martin bakal menemui keluarga Nol Hadi. Terkait, adanya informasi bahwa Nol Hadi menerima Rp 20 juta, dia membenarkan.
‘’Itu bukan keuntungan, tapi upah kerja. Sekitar Rp 20 juta dari proses pembebasan lahan. Tapi pemahaman kejaksaan seperti apa, kita lihat nanti. Apakah itu dianggap bagian dari mark up, itu tantangan hukumnya,’’ jelasnya.
Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Malang Munasim SH MH, mengatakan bahwa penahanan sudah dianggap benar. Sebab, Kejaksaan khawatir Nol Hadi bisa menghilangkan barang bukti. Sehingga pada, pemeriksaan ketiga, kemarin, Sekdes itu diputuskan ditahan di Lowokwaru.
‘’Dari keterangan Marwoto, Kaur Ekbang, memang ada duit besar. Nol Hadi sudah mengaku mendapat Rp 20 juta. Tapi sampai saat ini belum ada inisiatif mengembalikan,’’ jelas Munasim.
Sementara itu, Imam Suryono, Kabag Pemerintahan Pemkot Batu mengaku segera mengganti Sekdes Tlekung. Hal ini dilakukan, supaya pelayanan masyarakat di Tlekung tak terganggu.
‘’Sekdes ini kan berstatus PNS, jadi bagian pemerintahan memiliki kewenangan untuk menunjuk langsung siapa pengganti Sekdes Tlekung, akan kita lakukan pembicaraan dengan Sekda Kota Batu dulu,’’ tegas Imam Suryono.
Mengenai bantuan hukum, Pemkot tidak akan memberikan bantuan alias tidak akan cawe-cawe. Sebab, menurut hemat Pemkot, penahanan itu adalah masalah pribadi dan sama sekali tak berhubungan dengan kedinasan.
‘’Tugas kita hanya menjaga pelayanan di desa agar tidak terganggu, dengan menunjuk Sekdes baru,’’ tandasnya. (ary/feb)