Eksepsi Ditolak, dr. Hardi Diputus Bebas

MALANG - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang membebaskan dr, Hardi Soetanto dari segala tuntutan terkait perkara pemalsuan data autentik. Dalam pembacaan putusan Senin (23/12) kemarin, majelis hakim yang diketuai Eko Wiyono SH, M.Hum menyatakan bila Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Hardlent Medika Husada (HMH) yang diadakan di Hotel Regent Park Malang, 13 Maret 2012 lalu, dianggap sah. Menurutnya, Hardi yang duduk sebagai terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
“Dakwaan primer Pasal 266 KUHP tidak terpenuhi. Fakta hukum, sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, komisaris berhak mengadakan RUPS tanpa izin pengadilan. Terdakwa juga tidak bersalah karena membawa hasil dari peristiwa hukum yang sah kepada notaris atau pejabat yang berwenang ,” katanya dalam sidang yang digelar selama satu jam tersebut.
Eko memberikan waktu satu minggu kepada JPU dan Tantri SH, kuasa hukum Hardi untuk pikir-pikir. Seperti diketahui, JPU menuntut enam bulan penjara potong masa tahanan karena dianggap terbukti melakukan pemalsuan data autentik.
Menyikapi putusan bebas ini, Sutrisno SH, kuasa hukum Direktur Utama PT. HMH, DR. FM Valentina, SH, M.Hum, tidak mempermasalahkan keputusan bebas tersebut. Meskipun, kata dia, saat sidang, Hardi mengaku bahwa direksi PT. HMH tidak pernah mengajukan untuk melakukan RUPS. Menurutnya, hakim tidak konsisten dalam putusan tersebut. “Eksepsi kuasa hukum terdakwa kan sudah ditolak dalam putusan sela dengan berbagai alasan. Justru kami melaporkan Hardi ke polisi karena kami mendengar dari kuasa hukumnya dan kuasa hukum Lisa Megawati, bahwa keduanya tidak memiliki bukti setor,” paparnya.
Di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT juga disebutkan bukti setor merupakan syarat kepemilikan. “Namun mereka memang memiliki akta pendirian. Bebasnya Hardi pun tidak masalah karena itu hanyalah masalah perbuatan. Tidak berpengaruh pada kepemilikan PT. HMH. Jaksa pun harusnya ajukan kasasi,” tegasnya.
Kliennya, dikatakan Sutrisno, sudah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya perkara nomor 71//Pdt.G/2012/PN Malang yang mengabulkan banding Lisa dan Hardi. “Jadi keputusan PT Surabaya belum incracht atau memiliki kekuatan hukum tetap. Dan ini diakui oleh kuasa hukum Hardi, Sudiman Sidabukke sendiri,” pungkasnya. (mar)