Diduga Korupsi, Caleg Gerindra Ditahan

DIBUI : Pupuh Swastomo, ketika digelandang petugas menuju ruang tahanan.

KEPANJEN – Jumat Keramat, juga berlaku di Polres Malang. Jumat kemarin, penyidik Reskrim Polres Malang, menahan Sekjen Komunitas Petani Peternak Nelayan Indonesia (KOPPINDO) Kabupaten Malang, Pupuh Swastomo. Dia diduga melakukan korupsi program Gerakan Produksi Peningkatan Pertanian berbasis Korporasi (GP3K).
Warga Bumi Mondoroko Raya, Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari ini, ditahan, setelah menjalani pemeriksaan sejak Kamis (2/1) lalu. Dia menjadi tersangka dalam kasus korupsi ini, karena dianggap paling bertanggungjawab atas raibnya uang negara senilai Rp 1,27 miliar lebih
‘’Tersangka berinisial PS ini kami tahan setelah bukti-bukti untuk menjadikan tersangka dan menahannya sudah cukup kuat. Selain PS, sebenarnya masih ada satu tersangka lagi yang kami bidik sebagai tersangka dari KOPPINDO,’’ ungkap Kasatreskrim Polres Malang, AKP Muhammad Aldy Sulaeman kepada Malang Post, kemarin.
Dugaan korupsi yang dilakukan Pupuh ini, bermula dari Kementerian BUMN memberikan tugas kepada PT Pertani (Persero) untuk melaksanakan program ketahanan pangan berbentuk program GP3K pada 2011 lalu. Dari program itu, PT Pertani Cabang Malang, bekerjasama dengan KOPPINDO selaku mitra koordinator petani.
KOPPINDO juga sebagai coordinator, yang mengkoordinir kelompok tani untuk menanam padi di wilayah Kabupaten Malang. Pasca panen, KOPPINDO wajib menagih pengembalian pinjaman dari petani atau kelompok tani.
Setelah RDKK dibuat, kemudian diajukan ke PT Pertani Cabang Malang. PT Pertani lalu mengajukan dana ke PT Jamsostek sesuai dengan kebutuhan RDKK. Begitu dana dicairkan, PT Pertani kemudian mendroping kebutuhan yang diajukan KOPPINDO sesuai dengan proposal atau RDKK.
‘’Bentuknya antara lain, adalah Saprodi (Sarana produksi pertanian atau natural) berupa benih padi, pupuk dan uang tunai untuk pembelian pupuk kimia,’’ terangnya.
Total pinjaman yang diberikan oleh PT Pertani Cabang Malang kepada KOPPINDO melalui Pupuh Swastomo senilai Rp 2,3 miliar lebih. PT Pertani menyerahkan kepada Pupuh, agar uang pinjaman itu segera didistribusikan kepada kelompok tani sesuai dengan RDKK yang diajukan.
‘’Jumlah kelompok tani (Poktan) yang diajukan sesuai RDKK ada 11 Poktan, semuanya di wilayah Kecamatan Pakisaji,’’ ujar Aldy.
Ketika kelompok tani (poktan) binaan KOPPINDO panen, maka poktan wajib mengembangkan pinjaman ke KOPPINDO. Selanjutnya KOPPINDO mengembalikan pada PT Pertani cabang Malang paling lambat Juni 2012.
Namun kenyataannya, ketika habis jangka waktunya, pihak KOPPINDO hanya mengembalikan pinjaman dalam bentuk barang yang tidak terpakai dan uang tunai yang nilainya tidak sesuai dengan pinjaman awal, yaitu hanya Rp 494 juta lebih.
Dari sinilah mulai terkuak bau dugaan korupsi. Polres Malang yang mendapat informasi, lantas melakukan penyelidikan. Dari penyelidikan sejak Juni 2013 lalu, akhirnya diketahui ada penggunaan uang negara yang dilakukan oleh Pupuh.
Pada kenyataannya, dari 11 kelompok tani (Poktan) di wilayah Kecamatan Pakisaji yang diajukan, tidak semuanya mendapat bantuan seseuai dengan RDKK. Hanya 5 poktan saja yang mendapat bantuan pinjaman. Itupun jumlah bantuannya tidak sesuai dengan nilai RDKK yang diajukan.
‘’Dan 6 Poktan lain tidak diberi bantuan pinjaman, alasannya karena enam poktan sudah melakukan panen terlebih dahulu. Dan bantuan untuk 6 Poktan itu, diakui telah dialihkan ke wilayah Kecamatan Kepanjen dan Tajinan, ini sudah jelas menyalahi RDKK,’’ katanya.
Berdasarkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang dikeluarkan pada 30 Desember 2013, jumlah kerugian negara sebesar Rp Rp 1.271.385.318,91.
Sementara, Pupuh ketika dikonfirmasi saat digelandang petugas menuju ruang tahanan mengatakan, dana tersebut semuanya sudah disalurkan kepada 11 poktan. Hanya saja, dikatakannya, karena keterlambatan pengembalian pinjaman. Dan dia saat sedang mengupayakan untuk pengajuan penangguhan penahanan. ‘’Saya melalui pengacara sedang berupaya untuk meminta penangguhan,’’ kata Pupuh singkat.
Pupuh Swastomo, tersangka kasus korupsi GP3K senilai sekitar Rp 1,2 miliar lebih ini, ternyata calon legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Malang dari Partai Gerinda. Pupuh masuk pada dapil VI dengan nomor urut 5. Meliputi wilayah Kecamatan Pakisaji, Ngajum, Wonosari, Kromengan, Sumberpucung serta Kecamatan Kalipare.
Hal itu dibenarkan Unggul Nugroho, salah satu anggota DPRD Kabupaten Malang, yang berasal dari Partai Gerinda ketika dikonfirmasi Malang Post via telepon.
‘’Setahu saya, Pupuh ini memang benar maju menjadi Caleg dari Partai Gerinda dari dapil VI. Namun soal siapa dia dan sedang berurusan dengan apa, saya tidak tahu menahu. Saya hanya kenal saja, karena sama-sama Caleg dari Gerinda,’’ ujar Unggul.
M Mohtar, kuasa hukum Pupuh Swastomo, mengatakan bahwa pengalihan poktan penerima bantuan dana GP3K, ke wilayah lain seperti Kecamatan Tajinan dan Kepanjen, sudah ada izin secara lisan ke PT Pertani cabang Malang. Pengalihan itu, karena beberapa poktan sudah melakukan tanam.
‘’Komitmen awal dana bantuan program GP3K itu turun, ketika poktan yang menerima bantuan belum waktunya musim tanam. Namun kenyataannya, dana turun setelah beberapa poktan sudah tanam dan mau panen. Karena dari awal klien saya ini bertanggungjawab, maka permasalahan itu disampaikan ke PT Pertani dan kemudian ditunjuk poktan lain untuk menerima dana GP3K itu,’’ jelas Mohtar, sembari mengatakan bahwa barang dan uang yang sudah disalurkan sesuai dengan dokumennya.
Disinggung soal rencana penangguhan dan pencalegan? Mohtar, mengatakan, soal penangguhan dirinya masih belum membicarakan dengan pihak keluarga Pupuh. Kalau memang keluarga Pupuh, meminta untuk penangguhan akan segera dibuatkan permintaan penangguhan.
‘’Tetapi kalau soal Caleg, saya tidak tahu. Apalagi kasus ini jauh sebelum pencalegan, yaitu 2012. Dan klien saya sendiri memang maju mendaftar menjadi Caleg, pada 2013,’’ katanya. (agp/avi)