Setahun Tersangka,Belum Ditahan

MALANG - Kejaksaan Negeri Malang (Kejari) masih memiliki tiga tunggakan kasus DPRD Kota Malang periode 2004-2009. Yakni terkait dugaan korupsi tunjangan dewan, pengembangan dari kasus lama yang menimpa mantan Dewan Agus Sukamto. Berdasarkan pengembangan, Kejaksaan telah menetapkan tiga kelompok tersangka.
Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Malang Munasim SH MH, ketiga kasus tersebut memang masih menunggak. Namun, pihaknya tetap akan melanjutkan pada tahun 2014 ini. Sebab, nama-nama tersangka telah dikantongi oleh kejaksaan dalam berkas penyidikan.“Akan kita lanjutkan, kita fokus kasus baru dulu, ini kita lanjutkan setelah karena memang tunggakan,” jelas Munasim kepada Malang Post.
Pada tahun 2012, kejari memiliki dua kasus dengan status penyidikan (DIK). Pertama Pengembangan perkara DPRD 2004-2009 dari terdakwa Agus Sukamto. Dari pengembangan, muncul nama tersangka Drs. Abdul Manaf dkk.“Kedua dengan kasus sama ada tersangka H.A Safii SH MSi dkk,” imbuhnya.
Lantas, berkas soal kasus anggota dewan lainnya masuk dalam tunggakan DIK 2013. Yakni pengembangan dari terdakwa Agoes Soekamto DPRD 2004-2009. Kejari telah mengantongi nama tersangka yakni Bambang Satriya dkk.“Secara umum, kami memang memiliki data lengkap perkembangan kasus dari 2011 hingga tahun ini,” terangnya.
Pada 2011, kejaksaan  memiliki satu perkara DIK terkait perkara penyimpangan pembayaran biaya pendaftaran jaminan pidusia. Yakni jaminan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal itu diduga dilakukan Adira Finance cabang Malang, namun kasusnya dihentikan.
“2013 ada empat dik, pengembangan dari Agus Sukamto dengan tersangka Bambang Satriya dkk,“ terangnya.
Kemudian dugaan korupsi pengadaan lahan UIN Maliki, dugaan korupsi dana Dikti Unikama. Serta yang masih hangat adalah penyidikan dugaan korupsi paku jalandengan kerugian sekitar Rp 400 juta. Untuk kasus ini, diperkirakan segera ada tersangka. “Kasus paku jalan, kita sudah kumpulkan alat bukti saksi,” katanya.
Saksi terdiri dari enam orang, mereka berasal dari Dinas Perhubungan dan kontraktor. Pada akhir bulan bakal dilakukan ekspose, yang biasanya dilanjutkan dengan penetapan tersangka.“Kita juga memiliki enam kasus penyelidikan (Lid), “ terangnya.
Dari enam kasus, itu diantaranya pajak hotel dan restoran yang berhenti karena tidak ada alat bukti. Kemudian dugaan korupsi retribusi parkir, sewa aset daerah tanah Pemkot. Sewa asset ini diketahui dengan modus penggelapan dana Rp 26. kasusnya dihentikan sementara oleh Kejari.
“Yang masih proses adalah RSUD dan balai uji Kir karena masih pulbaket,” tandasnya.
Dari sejumlah perkara itu, Kejaksaan juga menerima pelimpahan tipikor dari Polres Malang Kota. Yakni dugaan korupsi proses pavingisasi dan pengaspalan dengan nilai sekitar Rp 60 juta. Dua berkas itu, siap dimasukkan ke pengadilan tindak pidana korupsi di Surabaya. (ary)