Pupuh Gugat Pertani Rp 2,7 Miliar

Mochamad Mochtar, SH, MSi, menunjukkan surat gugatan yang diajukan ke PN Kepanjen.

KEPANJEN – Sekjen Komunitas Petani Peternak Nelayan Indonesia (KOPPINDO) Malang, Pupuh Swastomo yang ditahan karena kasus dugaan korupsi  dana Gerakan Produksi Peningkatan Pertanian berbasis Korporasi (GP3K), melakukan perlawanan. Melalui kuasa hukumnya Mochamad Mochtar SH, MSi, Pupuh menggugat perdata PT Pertani (Persero) cabang Malang Jalan Raya Karanglo, Singosari
Dalam gugatan nomor 159/Pdt.G/2013/PN Kepanjen yang diajukan pada 11 Desember 2013 itu, Pupuh menggugat perbuatan wanprestasi (ingkar janji), terkait kerjasama antara KOPPINDO dengan PT Pertani.
Rabu kemarin, adalah sidang perdana gugatan perdata tersebut. Hanya dalam sidang pertama yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Heru Wibowo SH, dan dua anggota hakim Tuty Budhi Utami SH, MH dan Ratna Mutia SH, M.Hum, pihak PT Pertani (Persero) cabang Malang tidak hadir. Akhirnya sidang pun ditunda pada Rabu (15/1) minggu depan.
“Gugatan yang saya ajukan ini, sebelum klien saya (Pupuh Swastomo) ditahan di Polres Malang. Kami mengajukan gugatan karena merasa dirugikan dengan perbuatan wanprestasi pihak PT Pertani,” ungkap M Mochtar.
Mochtar mengatakan, gugatan perdata terhadap PT Pertani ini, berawal dari perjanjian soal pengolahan program GP3K, pada 29 September 2011. PT Pertani selaku tergugat dan Pupuh Swastomo pihak dari KOPPINDO selaku pengugat, saat itu membuat perjanjian dengan title kerjasama pertanian padi semi organic.
Namun dalam perjalanan pelaksanaan, yaitu 6 Maret 2012 tergugat merubah nama perjanjian kerjasama (MoU) menjadi perjanjian kerjasama kemitraan untuk budidaya tanaman pangan. Karena substansinya sama (objek perjanjian), Pupuh menyetujui dan menandatangani perubahan perjanjian yang disodorkan oleh tergugat.
Isi perjanjian, pihak tergugat memberikan pinjaman kredit kepada penggugat senilai Rp 2.347.152.000. Dengan ansumsi, pinjaman bisa dikembalikan dengan cara diangsuur. Pinjaman itu digunakan membeli produk Pertani sesuai saran tergugat. Diantaranya pembelian sarana produksi pertanian senilai Rp 812.550.000. Pembelian pupub subsidi urea, phonska dan ZA senilai Rp 662.682.000. Pembelian pupuk organic cair (POC) senilai Rp 174.360.000 dan pinjaman biaya garap sebesar Rp 697.560.000.
Barang atau produk itu, adalah untuk sebelas kelompok tani yang masuk dalam rencana daftar kebutuhan kelompok (RDKK), yang mendapat pinjaman. “Sesuai perjanjian barang akan didistribusikan pada bulan Desember atau Januari. Tetapi PT Pertani meralisir setelah masa tanam yaitu pada bulan Februari. Karena terlambat, akhirnya banyak kelompok tani yang tidak jadi memanfaatkan pinjaman,” tutur Mochtar.
Karena banyak kelompok tani yang tidak jadi meminjam, akhirnya atas persetujuan tergugat, barang dialihkan ke kelompok tani lain. Bahkan sebagian pinjaman kredit, juga sudah dikembalikan oleh penggugat kepada tergugat. Yaitu berupa pupuk organic granul (POG) senilai Rp 388.587.500, uang tunai Rp 94 juta, NEB sebesar Rp 4,2 juta dan benih padi sebesar Rp 26.250.000 sehingga total yang sudah dikembalikan sebesar Rp 513.037.500.
“Dari semua kerugian yang terdata inilah, akhirnya kami mengajukan gugatan ke PN Kepanjen. Gugatan kami meminta pihak PT Pertani mengganti kerugian yang dialami klien kami, sebesar Rp 2.775.618.240,” tegas Mochtar.(agp/aim)