Merasa Dikorbankan, Siap Penuhi Panggilan Kejaksaan

MALANG - Tersangka dugaan korupsi pengadaan lahan UIN Maliki, DR. H. Jamal Lulail Yunus SE MM., siap menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Malang, hari ini.
Meskipun Caleg DPR-RI dapil Malang Raya ini, juga merasa aneh dengan penetapannya sebagai tersangka. Kendati kasusnya terjadi tahun 2008, namun penetapan tersangka malah dilakukan menjelang Pileg 2014.
Jamal Lulail kepada Malang Post secara blak-blakan, mengaku merasa dikorbankan dan didzolimi. Namun sebelum berbicara soal politik serta intrik dalam kasus itu, Jamal ingin menjelaskan mengenai mekanisme pencairan anggaran untuk pembelian lahan.
‘’Pertama saya dikorbankan dan didzolimi. Sesungguhnya yang saya kerjakan, sudah sesuai prosedur dan sesuai tugas saya sebagai PPK,’’ tegas pria yang pernah mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Bekasi tahun 2012 ini.
Bukti sudah memenuhi prosedur, menurut Jamal, sudah tampak pada audit BPK terhadap pengadaan itu. Dalam audit tersebut, BPK menyatakan tidak ada masalah. Disisi lain, dana Rp 12 miliar sesuai DIPA dari pemerintah, semestinya untuk pengadaan lahan 6.000 m2.
‘’Tanah yang  kami bebaskan luasannya mencapai 117 ribu m2. Jadi ini sudah melebihi dari DIPA,’’ terang pria yang pernah menjadi Dosen FE UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu.
Pembelian tanah itu juga sesuai prosedur, bahkan pihaknya juga sudah melihat dokumen tanah dari camat waktu itu. Sesuai data dari camat, harga tanah berbeda-beda. Sesuai dengan kelasnya. Rentang Rp 65 ribu – Rp 100 ribu/m2. Adapula yang harganya Rp 200 ribu ke atas setiap m2.
‘’Soal Rp 20 juta ke Nol Hadi dan Marwoto, saya tidak tahu. Yang jelas dana dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) waktu itu, langsung cair ke petani. Tidak melalui kita,’’ urai mantan Dekan FE Universitas Islam Indonesia Sudan tersebut.
Menurut Jamal, Marwoto juga menerima dana pembelian tanah, karena dia juga menjadi kuasa dari pemilik tanah. Pada pengadaan tanah tahun 2008, Jamal mengaku tak secara intens bertemu dengan Nol Hadi maupun Marwoto. Pertemuan dengan mereka berdua baru terjadi secara intens pada 2010.
‘’Setelah kasus ini bergulir baru kami bertemu. Yakni ketika meninjau lahan bersama pak Rektor. Kala itu Pak Imam Suprayogo,’’ tegas mantan PD Bidang Akademik FE UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu.
Atas sangkaan dari kejaksaan saat ini, Jamal merasa dikorbankan dan didzolimi. Sejak kasus itu bergulir, pihak rektor UIN Maliki saat itu Imam Suprayogo, kerap menyalahkan mereka. Antara lain Jamal, Musleh Herry serta Hengki Wahyu Irawan bendahara proyek Jamal.
‘’Kami bertiga selalu disalahkan oleh pimpinan. Entah kenapa pimpinan juga menunjuk orang sepuh-sepuh. Siapa pimpinannnya ya Pak Imam Suprayogo,’’ jelas politisi PKS itu.
Jamal sendiri melihat tuduhan korupsi itu ditujukan padanya karena kebetulan menjadi caleg PKS DPR RI Dapil Malang Raya nomor urut 1. Hanya saja, dia tidak mau berspekulasi lebih jauh. Meskipun, dia mengakui bahwa segala sesuatu bisa saja terjadi.
‘’Melihat momentum penetapan tersangka pada 2014, padahal ini kasus 2008. Biar masyarakat yang menilai,’’ urai dia.
PKS sendiri, menurut Jamal, tak mempermasalahkan kasus yang menjeratnya. Sebab, kasusnya terjadi 2008 ketika dirinya masih menjadi PNS. Padahal, sejak masuk PKS, ketika menjadi calon Wakil Bupati Bekasi, dirinya sudah keluar dari PNS.
‘’Partai tetap mendukung saya, dan saya anggap hal ini tidak menganggu pencalegan saya. Saya masih santai kok,’’ akunya.
Jamal sendiri mengaku siap datang ke pemeriksaan sebagai tersangka hari ini. Pihaknya sebenarnya sudah datang ke kejaksaan, kemarin, namun Kajari Munasim sedang ke Surabaya. Kedatangannya untuk  menjelaskan kepada Kajari, lantaran tak bisa menghadiri panggilan pertama pada Jumat (10/1) lalu.
‘’Lawyer saya juga sudah menyerahkan surat  penjelasan kepada Kajari, penyebab saya tak bisa hadir pada Jumat lalu,’’ tandasnya.
Terpisah, tersangka Musleh H. Musleh Herry, SH, M.Hum selaku anggota panitia pengadaan dari UIN Maliki, juga merasa dikorbankan. Musleh yakin betul bahwa yang dia lakukan sudah sesuai prosedur.
‘’Saya tidak pernah memberi uang kepada Marwoto dan Nol Hadi, saya juga merasa itu (korban dan didzolimi) sebab sudah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku,’’ aku mantan Pj. Pembantu Dekan II Fakultas Syariah UIN.
Musleh juga menyatakan, pihaknya siap datang dalam pemeriksaan di kejaksaan. Hanya saja, hingga detik ini, pihaknya belum mendapatkan surat panggilan itu. Tentu karena patuh hukum, Musleh bakal hadir jika surat sudah berada di tangannya.
‘’Tentu bisa menganalisa sendiri pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal ini. Insya Allah saya siap datang ke kejaksaan, namun sampai detik ini belum menerima panggilan,’’ tandas dia.
Sesuai data dari Kejaksaan, surat panggilan terhadap Jamal bernomor nomor SP-100/0.5.11/Fd.1/012014. Sedangkan untuk Musleh nomor SP-96/0.5.11/Fd.1/012014 yang ditandatangani Kajari Munasim. Kedua pejabat UIN Maliki itu telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 6 Januari 2014 lalu. Sesuai nomor surat perintah Kajari print-03/ 0.511/Fd.1/01/2014 tertanggal 6 Januari 2014. (ary/avi)