Dua Tersangka Lolos Penahanan

MALANG - Kejaksaan Negeri Malang, memeriksa dua tersangka dugaan korupsi UIN Maliki, Jamal Lulail Yunus dan Musleh Herry, kemarin. Pemeriksaan berlangsung selama dua babak. Mulai pukul 08.00 hingga sekitar pukul 20.00 semalam. Usai pemeriksaan, Kejari masih akan melakukan pemeriksaan lanjutan pada Senin (20/1) depan.
Pemeriksaan terhadap kedua tersangka, dimulai pada waktu yang berbeda. Musleh Herry diperiksa mulai pukul 08.00 hingga pukul 12.00. Adapun Jamal, datang ke Kejaksaan sekitar pukul 09.00 dan baru menjalani pemeriksaan pada pukul 10.00 hingga pukul 12.00.
Kemudian kedua tersangka keluar didampingi pengacara masing-masing. Musleh naik mobil milik pengacara Eko Arif Mudji Antoro. Jamal Lulail, juga naik mobil yang dikemudian pengacara J.P Andi Purnomo serta H.M Tulus Wahjuono dan Teguh PN Widianto.
Sekitar pukul 13.00, kedua tersangka kembali datang ke gedung kejaksaan untuk menjalani pemeriksaan babak kedua. Pada pemeriksaan pertama, Musleh dicecar 11 pertanyaan untuk hal-hal normatif. Mantan Calon Wakil Bupati Bekasi, Jamal Lulail, mendapat lima pertanyaan di ruang Kasi Intel Jaumil.
‘’Jamal tadi diperiksa sampai magrib. Yang bersangkutan tidak ditahan. Begitu juga Musleh Herry yang sampai sekarang masih diperiksa. Satu jam lagi selesai. Pemeriksaan berikutnya untuk dua tsk (tersangka, Red.) pada Senin (20/1) jam 09.00,’’ terang Kepala Kejaksaan Negeri Malang Munasim SH MH kepada Malang Post, semalam.
Usai keluar dari pemeriksaan pertama, Jamal mengaku belum berpikir terkait penahanan. Adapun Musleh juga menegaskan, semua yang dilakukan sudah sesuai prosedur. Dirinya dalam kasus ini hanya sebagai anggota dari panitia pengadaan saja.
‘’Saya tadi ditanyai soal tupoksi. Dalam kasus ini, saya sebagai anggota panitia saja. Ketuanya waktu itu Drs Mulyadi karena belum doktor,’’ terangnya.
Musleh mengaku juga siap ditahan dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Hanya saja, terkait appraisal, pada proyek 2008 memang pihaknya tidak menggunakan appraisal. Sebab, Undang-undang tentang appraisal baru turun sekitar tahun 2009.
‘’Prosedur sudah benar sesuai aturan yang berlaku, UU appraisal baru turun tahun 2009. Sedangkan kasus ini terjadi 2008. Dulu tidak memakai appraisal, karena UU baru turun 2009. Azas hukum tidak berlaku surut, menurut saya prosesnya saat itu benar,’’ urainya.
Dalam proses itu, perannya sendiri adalah menandatangani berkas pengadaan tanah. Kemudian berkas itu diserahkan ke PPK Jamal Lulail Yunus, yang ditindaklanjuti Bendahara Wahyu Hengki ke KPPN.
‘’Bendahara mengurus berkas pencairan ke KPPN ke rekening Marwoto. Tupoksi di berkas pengadaan, tidak sampai pencairan. Ya proses saya legalitas saja, begitu berkas selesai saya kasihkan ke PPK,’’ tandasnya.
Sementara itu, di sela pemeriksaan para tersangka UIN Maliki, HMI UIN Malang, KAHMI Peduli Anti Korupsi (KAPAK), MCW, Forum Masyarakat Peduli Kota Malang (FMPKM), FMPP menggelar aksi di depan kejaksaan. Mereka siap membuka posko pengaduan masyarakat Tlekung korban pembebasan tanah Kampus 2 UIN Maliki.
Menurut Tb. Fahruroji, Koordinator Posko, hal ini dilakukan karena sampai saat ini masih ada dana yang belum dikembalikan. Adapun Marwoto yang ketika itu mengaku mendapat kuasa pemilik lahan, sudah menerima pencairan dana sebesar Rp 12 miliar. HMI juga mengantongi bukti dari DIPA 2008, ada sekitar 30 tanah belum terbayar sebesar sekitar Rp 3 miliar.
‘’Pihak HMI, MCW dan LBH menginisiasi posko pengaduan masyarakat Tlekung, korban pembebasan lahan kampus UIN Maliki Malang,’’ ujar Fahruroji.
Ada persoalan krusial dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Tlekung Kota Batu. Pertama, masalah dugaan penyusutan ukuran lahan  yang berbeda dengan ukuran semula milik warga.
Kedua, masalah permainan harga yang diduga dilakukan panitia yang bertentangan dengan keputusan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
‘’Tindakan inisiasi ini, selain karena oleh desakan dan keluhan warga yang merasa dirugikan oleh pihak panita,’’ imbuhnya.
Pihaknya juga meminta klarifikasi atas Surat Keputusan (SK) Pemerintah Kota Batu. SK itu menentukan harga pasar tanah dengan pagu Rp. 500 ribu di tepi jalan raya dan Rp. 75 ribu untuk lahan yang berposisi di jalan kampung. Karena secara prosedural harus melibatkan kesepakatan dengan warga pemilik lahan dengan pihak panitia.
‘’Tapi faktanya sebagian besar masyarakat tidak mengetahui perihal penetapan harga tersebut. Justru dari ketidaktahuan informasi harga ini, akibatnya terjadi permainan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah,’’ tegasnya.
Dalam pembentukan posko itu, para mahasiswa menggelar aksi teatrikal. Dua mahasiswa mengenakan tanda bertuliskan dalang yakni dalang Imam Suprayogo dan Dalang Mudjia Rahardjo guru besar UIN Maliki. Kedua dalang ini mengapit tokoh dengan label wayang yakni Jamal Lulail Yunus.
Pada aksi teatrikal itu, wayang (Jamal Lulail Yunus) menjewer  dua tokoh (dalang) yang lain yaitu Imam Suprayogo sebagai dalang 1 dan Mudjia Rahardjo sebagai dalang 2.
Aksi ini sebagai bentuk dorongan sekaligus penegasan atas statemen tersangka Jamal Lulail Yunus untuk membongkar semua tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat kampus UIN Maliki Malang. (ary/avi)