Pidanakan Bos PR, Buruh Diperiksa

Sebagian para buruh PR Pakis Mas, yang kemarin dipanggil untuk dimintai keterangan.

MALANG – Sebanyak 12 buruh pabrik rokok (PR) Pakis Mas di Desa Pakiskembar, Kecamatan Pakis, pagi kemarin dipanggil penyidik Reskrim Polres Malang. Mereka satu per satu dimintai keterangan sebagai saksi, terkait pelanggaran perusahaan terhadap buruh yang dilaporkan pada 24 Desember 2013 lalu.
Selain 12 buruh bagian giling dan perpak, sebelumnya polisi sudah memeriksa dua orang saksi. Yaitu Solikhati, 34 tahun, karyawan yang juga Ketua Pengurus Serikat Buruh (PSB) SPBI PR Pakis Mas selaku pelapor dan Mujiastuti, karyawan PR Pakis Mas yang juga sebagai saksi. Kedatangan para buruh ke Polres Malang, kemarin didampingi Muhammad Yusik, Koordinator Advokasi Komite Pusat SPBI.
“Ini pemeriksaan tahap kedua. Nanti apakah ada pemeriksaan saksi tambahan lagi masih belum tahu. Pemeriksaan tadi dimulai pukul 08.00,” ungkap Yusik.
Yusik mengatakan, pada laporan 24 Desember lalu, Hj Ruchan, pemilik PR Pakis Mas selaku terlapor, dilaporkan buruh ke Polres Malang dengan dua tuduhan. Pertama melakukan penggaran terhadap Undang-undang RI nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dan Undang-undang RI nomor 03 tahun 1992 tentang Jamsostek.
Laporan itu dibuat karena usaha buruh untuk mendapatkan hak-nya selalu mendapat jalan buntu. Melapor ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Malang tidak ada titik temu. Begitu juga mengadu ke DPRD Kabupaten Malang, juga dianggap lambat untuk menangani.
“Laporan soal ketenagakerjaan, karena buruh dibayar rendah dibawa UMK. Setiap 1000 batang hanya Rp 12.500, dan setiap harinya buruh menghasilkan 3000 batang sehingga hanya Rp 37.500. Sedangkan UMK Kabupaten Malang seharinya Rp 53.000. Itu perbandingan yang dibuat pada 2012, padahal buruh dibayar di bawah UMK sudah sejak beberapa tahun sebelumnya,” jelas Yusik.
Sedangkan untuk Jamsostek, lanjut dia, buruh sama sekali tidak pernah diikutkan program Jamsostek. “Di PR Pakis Mas itu, ada sekitar 200 buruh yang mengalami seperti itu. Harapan buruh, dengan adanya laporan di kepolisian, nasib buruh bisa terangkat dan mendapatkan haknya sebagai buruh,” tegasnya.(agp/aim)