Polres Kantongi Nama Tersangka Kasus ITN

KEPANJEN – Hari Senin (20/1) lusa, Polres Malang akan menetapkan tersangka di balik kasus kematian mahasiswa ITN, Fikri Dolasmantya Surya. Itu seperti yang disampaikan oleh Kapolres Malang, AKBP Adi Deriyan Jayamarta, kemarin siang kepada wartawan.
“Sebetulnya sesuai jadwal harusnya minggu ini. Tetapi karena hari Rabu kemarin ada kegiatan rapim (rapat pimpinan) di Polda Jatim, akhirnya ditunda hari Senin lusa,” ungkap Adi Deriyan.
Mantan penyidik KPK ini mengatakan, penetapan tersangka kasus ITN ini akan diputuskan pada gelar perkara hari Senin pukul 10.00 di Polda Jatim. Semua materi hasil pemeriksaan seluruh saksi, baik dari mahasiswa baru, panitia ataupun saksi ahli berikut dengan alat bukti akan dibeber. Bahkan Polres Malang, juga akan mengikutsertakan saksi ahli dalam gelar perkara itu.
“Dalam gelar peraka nanti kami juga akan memunculkan semua peran masing-masing saksi. Sehingga Polda Jatim akan memberikan pertimbangan, siapa saja yang tepat dikenakan pertanggungjawaban pidananya. Dan kenapa kami gelar di Polda, karena kasus ini sudah menjadi perhatian masyarakat, selain itu Polda Jatim selama ini juga ikut terlibat menangani,” ujarnya.
Setelah petunjuk penetapan tersangka diputuskan, Polres Malang secepatnya akan langsung memanggil para tersangka untuk dimintai keterangan. Disini akan dilihat sejauh mana sikap kooperatif para tersangka. Dan setelah pemeriksaan tersangka, berkas perkara akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kepanjen. “Semua berkas sudah siap, tinggal mengambil keterangan tersangka saja,” katanya.
Ditanya soal target berapa tersangka serta hasil analisa pelanggaran sementara ? Adi mengaku belum tahu siapa saja yang akan menjadi tersangka. Sebab masih harus menunggu gelar perkara. Sedangkan soal analisa pelanggaran, berdasarkan keterangan para ahli, ada bentuk-bentuk tindakan kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh pihak Universitas. Siapa yang mempunyai keputusan, niat dan kebijakan terkait dengan kegiatan ospek di luar, itulah yang menjadi tersangka.
“Di dalam peraturan undang-undang mengenai pendidikan, dijelaskan bahwa kegiatan orientasi sekolah, tidak boleh diisi tindakan perpeloncoan. Tindakan orientasi sekolah harus disampaikan dalam bentuk suasana yang menyenangkan, yang mampu mengangkat sisi akademiknya. Dan orientasi tidak boleh dilakukan di luar kampus yang jaraknya tidak lebih dari 25 kilometer,” paparnya.
Dengan adanya keputusan tersangka, mudah-mudahan bisa menjadi yurisprodensi yang baik. Bisa dijadikan dasar atau warning oleh pihak mahasiswa atau universitas, supaya tidak melakukan ospek dengan kekerasan, karena itu bisa dihukum.(agp/aim)