Tilep Uang Pajak, Willem Polisikan Dua Staf DPPKA

MALANG – Dua tenaga honorer di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Malang, dilaporkan ke Polres Malang dengan tuduhan dugaan korupsi. Tidak main-main, jumlah uang negara yang diduga diselewengkan oleh kedua pegawai honorer ini mencapai setengah miliar lebih.
Kedua tenaga honorer berinisial AG, 27 tahun, warga Jalan Ahmad Yani Ngajum, yang ditempatkan di UPT Pendapatan Kepanjen, bertugas menarik uang setoran pajak bumi bangunan (PBB) dari desa-desa di wilayah Kecamatan Ngajum. Dan satu lagi adalah RA, warga Kecamatan Sukun, yang merupakan petugas pajak reklame.
“Memang benar, dan mereka berdua sudah kami laporkan ke Polres Malang,” ujar Kepala DPPKA Kabupaten Malang, Willem Petrus Salamena saat dikonfirmasi via telepon kemarin siang.
Menurutnya, dugaan korupsi yang dilakukan AG, terjadi pada periode 2013 mulai Januari sampai September. AG melakukan korupsi dengan memalsukan tandatangan bukti setoran uang PBB dari seluruh desa di Kecamatan Sumberpucung ke Bank Jatim. Total uang PBB yang diduga dikorupsi sekitar Rp 575 juta lebih.
Dugaan korupsi yang dilakukan AG terbongkar, ketika pada 22 Oktober 2013 DPPKA Kabupaten Malang bersama tim Bank Jatim melakukan rekonsiliasi data yang selalu dilakukan setiap tiga bulan sekali. Dari rekonsiliasi data tersebut, diketahui ketidaksamaan bukti setor antara DPPKA dan Bank Jatim.
DPPKA menunjukkan bahwa bukti setor dari seluruh desa sejumlah Rp 1 Miliar lebih, dan yang baru disetorkan Rp 825 juta lebih sehingga hanya tinggal selisih Rp 214 juta lebih. Tetapi Bank Jatim hanya mengakui bahwa setoran yang masuk, hanya Rp 464 juta sekian saja. Sehingga kekurangan yang belum disetorkan sekitar Rp 575 juta lebih.
“Dari hasil rekonsiliasi itulah, akhirnya kami menduga bahwa uang setoran PBB telah dikorupsi oleh AG. Namun ketika kami tanya, yang bersangkutan tidak mengakui. Dan sembari menunggu proses hukum berjalan, AG kami tarik dan ditempatkan di Sekretariat DPPKA bertugas untuk mengabsen pegawai. Tetapi tetap saja, dalam seminggu hanya 2-3 hari saja masuknya selebihnya bolos kerja,” jelas Willem.
Sedangkan RA, kata Willem, dilaporkan ke Polres Malang pada awal Januari 2014 lalu. RA ini diduga telah menyelewengkan uang negara dari pendapatan pajak reklame, sekitar Rp 121 juta. “Penyelewengan uang negara yang dilakukan RA ini, terjadi mulai 2012 sampai 2013. Sebelum kami laporkan ke Polres Malang Kamis (9/1) kemarin, kasus adanya tenaga honorer yang korupsi juga sudah kami laporkan ke Bupati Malang,” tambahnya.
 Modus penyelewengan uang negara yang dilakukan RA, adalah pada saat ada orang membayar pajak reklame plus dengan biaya jaminan bongkar, biaya reklame tidak dimasukkan ke kas daerah. Tetapi yang dimasukkan kas daerah adalah biaya jaminan bongkar saja, sedangkan biaya reklame dipakai sendiri dan dibuat seperti model tambal sulam.
Terbongkarnya perbuatan RA ini, berawal dari hasil rekonsiliasi pada awal November 2013 dan ditemukan ada dana sebesar Rp 242 juta yang diselewengkan. Setelah dilakukan pengecekkan, RA mengakui uang pajak reklame tersebut dipakai untuk keperluan pribadi.
RA menjanjikan akan mengembalikan dana tersebut pada akhir Desember 2013. Tetapi kenyataannya janjinya itu mbleset. RA justru mengembalikan pada awal Januari 2014 itu tidak semuanya, hanya sekitar Rp 100 juta lebih. “Dan kekurangannya saat ini tinggal Rp 121 juta. Karena tidak bisa itulah, akhirnya dia juga kami laporkan,” paparnya.
Willem menambahkan, alasan kenapa dilaporkan ke Polres Malang, karena sebelumnya antara DPPKA dan pihak kepolisian serta Kejaksaan sudah melakukan kerjasama MoU untuk meneggakkan hukum. “Makanya ketika ada dugaan korupsi, langsung kami laporkan ke polisi untuk diproses hukum,” sambung dia.
Sementara itu, Kasatreskrim Polres Malang, AKP Muhammad Aldy Sulaeman SIK, dikonfirmasi membenarkan adanya laporan dugaan korupsi tersebut. “Benar memang ada laporan dan saat ini kami masih melakukan penyelidikan serta akan meminta keterangan saksi-saksi terkait dugaan itu,” tegas Aldy.(agp/aim)