Warga Tlekung Datangi Posko Pengaduan

MALANG - Posko Pengaduan terkait pengadaan lahan UIN Maliki sudah didatangi beberapa warga Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Malang. Posko itu dibuat aliansi HMI UIN Malang, KAHMI Peduli Anti Korupsi (KAPAK), MCW, Forum Masyarakat Peduli Kota Malang (FMPKM) dan FMPP. Aliansi membuka posko itu karena ada lahan warga yang belum dibayar.
Menurut Divisi Advokasi Malang Corruption Watch (MCW) Hayyik Ali, posko sudah menerima pengaduan. Diantaranya pihak warga yang belum menerima pembayaran uang lahan. Diantara warga yang mengadu, termasuk keluarga dari tersangka UIN Maliki Marwoto bekas Kaur Ekkbang Desa Tlekung.
“Rupanya keluarga Marwoto ada juga yang mengadu, sebab mereka belum terima pembayaran,” imbuhnya kepada Malang Post kemarin. Ditambahkan, pihak aliansi sudah mengantongi data warga yang belum menerima pembayaran lahan. Jika ditotal, nilai uang dari warga yang belum menerima pembayaran mencapai Rp 3 miliar. Aliansi juga memiliki bukti kuitansi yang diterima Marwoto dengan nilai Rp 12 miliar.“Posko akan terus kami buka, hingga ada pengaduan warga pemilik lahan,” jelas dia.
Sikap aliansi terkait posko pengaduan, kata Hayyik juga masih sama sesuai pernyataan sikap beberapa waktu lalu. Bahwa posko dibuka tanpa mengurangi apresiasi terhadap proses hukum Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam pembebasan lahan kampus UIN Maliki Malang di Tlekung Kota Batu oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang.
“Aliansi berkepentingan untuk mengadvokasi dan memfasilitasi hak-hak warga pemilik lahan yang dibeli oleh panitia pembebasan lahan. Karena terindikasi adanya kesalahan prosedur dan ini yang membuka celah terjadinya korupsi,” jelas dia.
Aliansi juga menuntut pihak UIN Maliki Malang membayar harga lahan masyarakat Tlekung sesuai dengan harga ketentuan pemerintah. Jika tidak dipenuhi maka warga akan menuntut pengolahan atas hak lahannya kembali sampai pelunasan dari UIN Maliki. “Juga menuntut UIN Maliki Malang mengukur kembali lahan yang dibeli yang terindikasi adanya penyunatan ukuran oleh panitia,” urainya.
Untuk menuntut hak diatas, menuut Hayyik, aliansi akan mengadvokasi kepada pemilik lahan melakukan perlawanan hukum atas tindakan penyelewengan yang merugikan masyarakat. Proses ini diluar proses Tipikor yang ditangani oleh Kejari Kota Malang. Advokasi aliansi untuk mengembalikan hak-hak pemilik lahan dalam mengelola lahan miliknya kembali melalui proses hukum yang bersifat umum.
“Aliansi sudah berkirim surat kepada Presiden RI, Ketua dan Wakil DPR RI, Menteri Pertanahan RI, Menteri Agama RI, Menteri/Kepala BAPPENAS RI, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kapolri, Komnas HAM, untuk mendorong proses percepatan penyelesaian masalah sengketa lahan warga dan panitia,” tandasnya.
Sementara itu, menurut Kepala Kejaksaan Negeri Malang Munasim SH MH, pemeriksaan tersangka akan dilanjutkan hari Senin (20/1)  besok.  Pihaknya masih akan menghadirkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)  yaitu  Jamal Lulail Yunus serta Musleh Herry.“Kedua tersangka itu kita periksa lagi,” akunya. (ary/nug)