Pendemo dan Anggota Dewan Dipolisikan

Yuni Astuti bersama Sumardhan SH menunjukkan bukti lapor serta izin pendirian hotel yang sesuai prosedur.

Kasus Hotel Transito
MALANG– Aksi demo penutupan Hotel Transito di Jalan Raya Kebonagung Pakisaji, Minggu (19/1) lalu, berbuntut panjang. Pihak hotel yang tidak terima dengan perusakan pagar dinding serta tanaman yang dilakukan para pendemo, Kamis (23/1) lalu melapor ke Polda Jatim.  Dalam laporan dengan tanda bukti lapor tanda bukti lapor nomor TBL / 86 / I / 2014 / UM / SPKT itu, pelapor atasnama Yuni Astuti, 46 tahun, selaku pemilik hotel. Sedangkan terlapor di laporan polisi nomor LP / 86 / I / 2014 / UM / SPKT Polda Jatim tertanggal hari Kamis 23 Januari 2014 itu, adalah Achmad Ghofar Ismail, S.Sos warga Perum Turen Indah, Desa Talangsuko Kecamatan Turen.
Ghofar menjadi terlapor utama, karena yang diketahui sebagai koordinator warga yang melakukan perusakan. Ghofar sendiri merupakan Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Muslim Peduli Pendidikan Kebangsaan Dakwah Sosial dan Anti Kemaksiatan. Sumardhan, SH, kuasa hukum Yuni Astuti, mengatakan laporan di Polda Jatim dengan tuduhan perusakan bersama-sama dan atau turut serta melakukan perbuatan, sesuai dengan pasal 170 Jo 55 KUHP. Dalam laporannya, menurutnya, tidak hanya Ghofar saja yang menjadi terlapor, tetapi disebutkan dkk (dan kawan-kawan).
“Termasuk adanya keterlibatan anggota DPRD Kabupaten Malang berinisial AA, yang juga kami laporkan. AA, ikut kami laporkan karena dia juga aktif soal penutupan dengan menandatangani pencabutan izin pendirian hotel. Bahkan, ketika terjadi demo yang berbuntut pengerusakan pagar serta tanaman, AA juga melihat langsung. Seharusnya, sebagai anggota dewan dia mencegah pengerusakan itu,” terang Sumardhan.
AA sendiri, lanjut dia, selain aktif menuntut penutupan, ketika kejadian pengerusakan dia membuka-buka dokumen hotel. “Apa kapasitas dia membuka administrasi hotel seperti buku daftar tamu. Kalau dia anggota dewan, seharusnya urusannya mengontrol pejabat,” katanya.
Terkait soal izin, Yuni Astuti menjelaskan bahwa soal izin sebenarnya tidak ada masalah. Izin pendirian dan HO, dibuat sesuai dengan prosedur tidak melanggar aturan. Tentang nama warga Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun pemberi izin yang dicantumkan dalam pembuatan izin, itu karena pemilik tanah di belakang hotel berdomisili di Kota Malang.
Sementara itu, Ahmad Andi (AA), anggota DPRD Kabupaten Malang, yang namanya ikut disebut dalam laporan perusakan di Polda Jatim, mengatakan salah alamat kalau dirinya dilaporkan. Karena dirinya sama sekali tidak ikut melakukan pengerusakan. Bahkan, Andi mengancam akan lapor balik jika tidak terbukti. “Tidak masalah kalau memang dilaporkan. Tetapi mestinya semua orang yang ada di lokasi kejadian ikut dilaporkan. Sebab tidak hanya saya saja, saat itu juga ada aparat keamanan seperti dari kepolisian dan koramil, bahkan wartawan juga ada,” tuturnya.
Politisi dari Partai Golkar ini mengaku bahwa sebelumnya dia sudah meminta Heru Indra (suami Yuni Astuti) untuk membongkar pagar sendiri. Tetapi dia tidak mau, padahal sudah tahu bahwa pagar berdiri di atas tanah eks lori.  Soal tanda tangan menuntut penutupan hotel, Andi menegaskan dirinya ikut tanda tangan karena banyak masyarakat dan tokoh masyarakat dan ulama yang menolak. Alasannya cukup kuat, yaitu disinyalir ada perbuatan yang melanggar moral. (agp/mar)