Tanda Tangan Setoran Bank Jatim di Duga Ikut Dipalsu

KEPANJEN – Dugaan kasus korupsi tenaga honorer yang menilep uang setoran pajak bumi bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Malang, terus diusut Polres Malang. Polisi meminta keterangan beberapa orang saksi, untuk membuktikan tindak korupsi yang merugikan negara sekitar Rp 575 juta lebih.
Sejak kasus dugaan korupsi yang terjadi di DPPKA Kabupaten Malang dilaporkan ke Polres Malang pada pertengahan Januari lalu, polisi sudah memeriksa dua orang saksi. Saksi pertama adalah Kabid Pendapatan di DPPKA yaitu Wiwik, dan saksi kedua adalah kepala UPT Kepanjen.
Kedua saksi dimintai keterangan tentang besaran dana setoran PBB dari desa-desa di wilayah Kecamatan Sumberpucung yang masuk ke DPPKA untuk disetorkan ke Bank Jatim. Setelah dua saksi tersebut, penyidik Reskrim Polres Malang akan memeriksa saksi dari pihak Bank Jatim.
“Rencananya Kamis (30/1) depan ini, pihak Bank Jatim akan kami panggil untuk dimintai keterangan,” ujar Kasatreskrim Polres Malang, AKP Muhammad Aldy Sulaeman SIK.
Pihak Bank Jatim akan dimintai keterangan tentang bukti setoran mana saja dari DPPKA yang tidak diakui oleh Bank Jatim. Karena dari beberapa bukti setoran, ada tanda tangan yang bukan dari Bank Jatim. Dugaannya tanda tangan bukti setoran itu sengaja dipalsukan.
Selain itu, usai memeriksa pihak dari Bank Jatim, Polres Malang juga akan mengirim bukti-bukti setoran ke Polda Jatim. Nantinya akan dilakukan uji di laboratorium. Apakah tanda tangan bukti setoran yang dipermasalahkan Bank Jatim sama dengan bukti setoran lain yang sah atau tidak.
“Untuk penerapan pasalnya, jika terbukti akan kami jerat pasal 2, 3 serta 9 Undang-undang nomor 20 / 2001 tentang tindak pidana korupsi,” tutur mantan tenaga pendidik (Gadik) Brimob Polda Jatim.
Sekedar diketahui, AG, 27 tahun, warga Jalan Ahmad Yani Ngajum, dan RA petugas honorer di DPPKA, pertengahan Januari lalu dilaporkan ke Polres Malang. Dia melakukan korupsi uang negara sekitar Rp 575 juta. Uang yang diselewengkan, merupakan uang setoran PBB dari desa-desa dan juga uang pajak reklame. (agp/aim)