KP3 Sinyalir Pupuk Ngajum Palsu

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Malang, ketika melakukan pengecekan pupuk yang diduga palsu.

Simbol dan Tulisan Kemasan Mirip Pupuk Bersubsidi
NGAJUM – Beredarnya dugaan pupuk palsu di wilayah Kecamatan Ngajum, mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Malang. Kemarin, melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Malang, mengecek keaslian pupuk yang sudah diamankan di Mapolsek Ngajum.
(KP3) yang diwakili wakil ketua satu, Helijanti Kuntari dengan didampingi petugas dari Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) serta petugas dari pertanian dan camat Ngajum, mendatangi Polsek Ngajum untuk minta penjelasan soal pupuk yang diduga palsu. Termasuk mendatangi salah satu petani yang sudah menjadi korban, di Dusun Petungroto, Desa Babadan.
“Kami masih menunggu dan melihat dulu unsur hara yang dalam kandungan pupuk tersebut. Karena saat ini, oleh pihak kepolisian sedang diuji di laboratorium. Apakah unsur haranya, sesuai dengan yang ada pada izin atau kemasannya,” ungkap Helijanti Kuntari.
Helijanti yang juga Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar) Kabupaten Malang, mengatakan jika melihat kemasan serta simbol-simbol pada kemasan, memang disinyalir palsu. Sebab kemasannya, mirip dan menyerupai dengan pupuk bersubsidi pemerintah buatan PT Petrokimia Gresik.
“Kalau petani disuruh membedakan tidak akan bisa, karena kemasan dan merek pupuk sama. Seperti Phonska diubah menjadi Phosnka. Namun jika diteliti, sebetulnya banyak perbedaan. Pupuk bersubsidi selalu ada kandungan nitrogen (N) yang selalu dibutuhkan tanaman. Komposisinya campurannya selalu pas. Tetapi yang palsu ini tidak pas, karena ada plus minus dan hanya 1,5 persen,” jelasnya.
Terkait izin, memang dalihnya mengatakan bukan pupuk. Tetapi adalah pembenah tanah. Padahal petani yang dibutuhkan adalah pupuk. Dan ketika membeli pasti mengatakan pupuk, bukan pembenah tanah. “Namun kalau saya melihat dokumennya, izinya tidak ada pembuatan pupuk, tetapi mebeler. Dan izin itu yang mengeluarkan Kabupaten Gresik,” katanya.
Untuk mengantisipasi supaya tidak ada lagi petani yang dirugikan, setelah sidak ini secepatnya Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Malang, akan berkoordinasi dengan BKP3 dan pertanian untuk melakukan sosialiasi ke petani-petani di Kabupaten Malang. Sosialiasi akan menjelaskan bahwa tentang ciri-ciri pupuk yang asli dan palsu.
“Kalau saya melihat, petani yang menjadi korban adalah yang tidak tergabung dalam kelompok tani. Karena yang tergabung dalam kelompok tani, pembeliannya selalu menggunakan RDKK. Dan di Kabupaten Malang ini, masih banyak petani yang belum tergabung dalam kelompok, sehingga perlu mendapatkan sosialisasi,” paparnya.
Saikoni, petugas dari BKP3 Kabupaten Malang dikonfirmasi terpisah, mengatakan bahwa pupuk yang diamankan itu adalah palsu. “Kalau mengatakan itu adalah pembenah tanah, lihat dulu hasil laboratium nanti. Kalau memang tidak sesuai, jelas bahwa itu adalah pupuk palsu,” katanya.
Ngatemin, salah satu petani asal Dusun Petungroto, Desa Babadan, Kecamatan Ngajum, yang menjadi korban mengatakan dia membeli pupuk palsu itu dari RT, warga Dusun Ubalan, Desa Maguan, Kecamatan Ngajum. Dia membeli pupuk jenis Phosnka 1,5 ton dan ZA sebanyak 6,5 ton seharga Rp 13,2 juta dan baru dibayar Rp 11,5 juta.
“Saya membeli pupuk itu, awalnya ditawari oleh RT. Untuk jenis ZA per-sak seharga Rp 155 ribu dan Phosnka seharga Rp 195 ribu. Saya tidak curiga karena menganggap pupuk asli. Namun setelah 15 hari kemudian ketika mau saya pakai, kok berbeda sekali,” beber Ngatemin.(agp/aim)