Kembalikan Rp 121 Juta,Tetap Diproses

MALANG – Upaya pegawai honorer DPPKA Kabupaten Malang yaitu  RA untuk menghindar dari jeratan hukum, terkait dugaan penyelewengan uang negara dari pendapatan pajak reklame, akan sia-sia. Polres Malang, tetap akan memproses dugaan korupsi yang dilakukan oleh tenaga honorer di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Malang itu. Sekalipun, warga Kecamatan Sukun – Kota Malang tersebut sudah mengembalikan uang negara sebesar  Rp 121 juta yang ditilepnya.
Hal tersebut seperti yang disampaikan Kasatreskrim Polres Malang, AKP Muhammad Aldy Sulaeman SIK, kemarin siang. Aldy mengatakan bahwa kasus RA tetap akan lanjut, sekalipun uang negara sudah dikembalikan.
“Pengembalian uang negara tersebut, tidak akan bisa menghapus tindak kejahatan korupsi yang telah dilakukan. Karena laporan dugaan korupsi ke Polres Malang sebelum dia mengembalikan uang,” ungkap M Aldy Sulaeman.
Namun begitu, lanjut Aldy, pengembalian uang negara yang sebelumnya telah diduga dikorupsi itu, akan menjadi bahan pertimbangan untuk meringankan hukumannya, ketika menjalani persidangan nanti. “Pastinya akan menjadi pertimbangan nantinya. Dan untuk kasus RA ini, kami masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi,” ujarnya.
Sekedar diketahui, RA dilaporkan ke Polres Malang pada awal Januari 2014 lalu. RA diduga telah menyelewengkan uang negara dari pendapatan pajak reklame, sekitar Rp 121 juta. Penyelewengan uang negara tersebut dilakukan mulai 2012 sampai 2013.
Modus penyelewengan uang negara yang dilakukan RA, pada saat ada orang membayar pajak reklame plus dengan biaya jaminan bongkar di DPPKA. Namun, biaya reklame tersebut tidak dimasukkan ke kas daerah. Yang dimasukkan dalam kas daerah hanya biaya jaminan bongkar saja. Sedangkan biaya reklame dipakai sendiri dan dibuat seperti model tambal sulam.
Terbongkarnya perbuatan RA ini, berawal dari hasil rekonsiliasi pada awal November 2013 dan ditemukan ada dana sebesar Rp 242 juta yang diselewengkan. Setelah dilakukan pengecekkan, RA mengakui uang pajak reklame tersebut dipakai untuk keperluan pribadi.
RA saat itu sempat menjanjikan akan mengembalikan dana tersebut pada akhir Desember 2013. Tetapi kenyataannya janjinya itu mbleset. RA justru mengembalikan pada awal Januari 2014 itu tidak semuanya, hanya sekitar Rp 100 juta lebih. Karena kekurangan sebesar Rp 121 juta serta tidak bisa mengembalikan tepat waktu itulah, akhirnya dia dilaporkan ke Polres Malang.
Sementara itu, untuk kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh tenaga honorer di DPPKA Kabupaten Malang lainnya, yaitu berinisial AG, masih terus diusut Polres Malang. Rencananya polisi akan meminta keterangan saksi dari pihak Bank Jatim pada Senin (3/2) nanti. Itu setelah Kamis (30/1) lalu batal dipanggil. Pemanggilan
“Untuk saksi dari pihak Bank Jatim hari Senin nanti. Surat pemanggilan saksi untuk dimintai keterangan, kemarin (Kamis, red) sudah kami layangkan,” tutur mantan tenaga pendidik (Gadik) SPN Brimob Polda Jatim ini.
Pemeriksaan terhadap saksi dari Bank Jatim ini, setelah penyidik Reskrim Polres Malang sebelumnya telah memeriksa dua orang saksi. Saksi pertama adalah Kabid Pendapatan di DPPKA yaitu Wiwik, dan saksi kedua adalah kepala UPT Kepanjen. Pihak Bank Jatim akan dimintai keterangan tentang bukti setoran mana saja dari DPPKA yang tidak diakui oleh Bank Jatim. Karena dari beberapa bukti setoran, ada tanda tangan yang bukan dari Bank Jatim.
AG, merupakan tenaga honorer di DPKKA yang ditempatkan di UPT Pendapatan Kepanjen, bertugas menarik uang setoran pajak bumi bangunan (PBB) dari desa-desa di wilayah Kecamatan Sumberpucung. Dia dilaporkan ke Polres Malang pertengahan Januari lalu, karena diduga telah melakukan tindak korupsi yang merugikan negara sekitar Rp 575 juta lebih.(agp/nug)