Polres Bidik Tersangka Baru Kasus GP3K

MALANG – Dugaan korupsi program Gerakan Produksi Peningkatan Pertanian berbasis Korporasi (GP3K) pada Komunitas Petani Peternak Nelayan Indonesia (KOPPINDO) Kabupaten Malang, ternyata tidak hanya berhenti dengan menahan Pupuh Swastomo, Sekjen KOPPINDO saja. Tetapi ada satu tersangka lagi yang kini sedang dibidik oleh penyidik Reskrim Polres Malang.
Hanya saja siapa tersangka baru yang akan menyusul Pupuh di dalam penjara, masih dirahasiakan. Kasatreskrim Polres Malang, AKP Muhammad Aldy Sulaeman, mengatakan, bahwa yang bersangkutan secepatnya akan dipanggil untuk dimintai keterangan. “Lihat saja nanti. Yang jelas ada satu tersangka baru dalam kasus korupsi yang sekarang kami bidik,” ujar M Aldy Sulaeman kepada Malang Post, kemarin siang.
Namun, menurut mantan tenaga pendidik (Gadik) SPN Brimob Polda Jatim ini, sebelum dimintai keterangan, yang bersangkutan akan dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu. Jika dari hasil pemeriksaan saksi nantinya, dia memang ikut bertanggungjawab atas dugaan kasus korupsi, maka statusnya akan dinaikkan menjadi tersangka.
Apakah bidikan tersangka baru ini dari KOPPINDO? Aldy tidak menampik atau membenarkannya. Dia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa tersangka baru ini masih dirahasiakan. Akan tetapi, jika melihat kasus korupsi yang merugikan uang negara senilai Rp 1,27 miliar lebih, bisa jadi tersangka baru nanti dari KOPPINDO.
Sementara itu, berkas kasus dugaan korupsi yang menyeret Pupuh Swastomo, Sekjen KOPPINDO Kabupaten Malang, sudah siap dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen. Pelimpahan tahap pertama tersebut, setelah berkas penyidikannya sudah lengkap.
Sekedar diketahui, pada Jumat 3 Januari lalu, penyidik Reskrim Polres Malang menahan Sekjen Komunitas Petani Peternak Nelayan Indonesia (KOPPINDO) Kabupaten Malang, Pupuh Swastomo. Dia diduga melakukan korupsi program Gerakan Produksi Peningkatan Pertanian berbasis Korporasi (GP3K). Warga Bumi Mondoroko Raya, Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari ini, menjadi tersangka dalam kasus korupsi, karena dianggap paling bertanggungjawab atas raibnya uang negara senilai Rp 1,27 miliar lebih.
Dugaan korupsi, bermula dari Kementerian BUMN memberikan tugas kepada PT Pertani (Persero) untuk melaksanakan program ketahanan pangan berbentuk program GP3K pada 2011 lalu. Dari program itu, PT Pertani Cabang Malang, bekerjasama dengan KOPPINDO selaku mitra koordinator petani.
KOPPINDO juga sebagai koordinator, yang mengkoordinir kelompok tani untuk menanam padi di wilayah Kabupaten Malang. Pascapanen, KOPPINDO wajib menagih pengembalian pinjaman dari petani atau kelompok tani.
Setelah RDKK dibuat, kemudian diajukan ke PT Pertani Cabang Malang. PT Pertani lalu mengajukan dana ke PT Jamsostek sesuai dengan kebutuhan RDKK. Begitu dana dicairkan, PT Pertani kemudian mendroping kebutuhan yang diajukan KOPPINDO sesuai dengan proposal atau RDKK.
Bentuknya antara lain, adalah Saprodi (Sarana produksi pertanian atau natural) berupa benih padi, pupuk dan uang tunai untuk pembelian pupuk kimia. Total pinjaman yang diberikan oleh PT Pertani Cabang Malang kepada KOPPINDO melalui Pupuh Swastomo senilai Rp 2,3 miliar lebih. PT Pertani menyerahkan kepada Pupuh, agar uang pinjaman itu segera didistribusikan kepada kelompok tani sesuai dengan RDKK yang diajukan, berjumlah 11 Poktan di wilayah Kecamatan Pakisaji.
Ketika kelompok tani (poktan) binaan KOPPINDO panen, maka poktan wajib mengembangkan pinjaman ke KOPPINDO. Selanjutnya KOPPINDO mengembalikan pada PT Pertani cabang Malang paling lambat Juni 2012. Namun kenyataannya, ketika habis jangka waktunya, pihak KOPPINDO hanya mengembalikan pinjaman dalam bentuk barang yang tidak terpakai dan uang tunai yang nilainya tidak sesuai dengan pinjaman awal, yaitu hanya Rp 494 juta lebih.
Dari sinilah mulai terkuak bau dugaan korupsi. Berdasarkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang dikeluarkan pada 30 Desember 2013, jumlah kerugian negara sebesar Rp 1.271.385.318,91. (agp/udi)