Sugik Tidak Ditahan, Penyidik Yakin Tidak Bakal Kabur

MALANG – Sorotan para pengacara yang tergabung di Peradi cabang Malang, terkait penanganan kasus Untung, warga Desa Tumpakrejo Kecamatan Gedangan serta kasus Sugiyanto, selaku anggota DPRD Kabupaten Malang, mendapat tanggapan dingin dari Polres Malang. Kasatreskrim Polres Malang AKP Muhammad Aldy Sulaeman, mengatakan bahwa penanganan sekaligus penyidikan kasus mereka sudah sesuai prosedur serta tahapan yang benar.
“Semuanya sudah sesuai prosedur dan tahapan yang benar. Sekarang hormati hukum saja dulu, nanti pembuktiannya bisa diketahui saat persidangan,” ujar M Aldy Sulaeman.
Sekedar diketahui, kasus pengeroyokan yang diduga bermotif masalah penambangan pasir besi di Kecamatan Gedangan, yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Malang, Sugiyanto, mendapat sorotan dari para pengacara yang tergabung di Peradi cabang Malang. Rabu lalu sebanyak 20 pengacara, menyatakan diri sebagai kuasa hukum (PH) atas Untung, selaku korban pengeroyokan.
Mereka akan mendampingi Untung, yang telah dituduh melakukan perbuatan tidak menyenangkan, serta memberikan keterangan palsu atau fitnah di hadapan pejabat publik (Pasal 317 KUHP).
Tim pengacara yang dikoordinir, Jufri Muhammad Adi SH, mengatakan bahwa seharusnya penyidik Reskrim Polres Malang menahan Sugiyanto, usai pemeriksaan sebagai tersangka hari Selasa (4/2) lalu. Namun faktanya usai pemeriksaan, politisi dari Partai Golkar ini tidak ditahan. Hanya Sumadi, adiknya yang ikut diperiksa sebagai tersangka ditahan oleh penyidik. Sekalipun pasal yang disangkakan 351 jo 317 KUHP.
Sebaliknya, Untung yang dilaporkan melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan dituduh memberikan keterangan palsu atau fitnah ditahan dan dijebloskan ke dalam terali besi. Padahal pasal 335 KUHP yang dijeratkan, sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sekitar tiga minggu lalu. Sedangkan pasal 317 KUHP yang dituduh memberikan keterangan palsu atau fitnah, dikatakannya sama sekali tidak benar.
“Sebetulnya yang benar pasal 335 KUHP tersebut tidak dihapus oleh MK. Yang benar adalah dikurangi frasa (point) di dalam perbuatan tidak menyenangkan. Mungkin pengertian mereka saja yang salah,” tutur Aldy.
Sedangkan soal pelimpahan berkas Untung ke Kejaksaan Negeri Kepanjen yang dianggap terlalu cepat karena hanya 18 hari, dikatakannya karena berkas sudah dinyatakan P21 (sudah lengkap). “Sebetulnya pada petunjuk di KUHAP, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah itu adalah bagian untuk memberikan hak tersangka supaya cepat diproses,” terangnya.
Soal pertanyaan kenapa Sugiyanto tidak ditahan usai diperiksa ? Polisi memiliki alasan beberapa pertimbangan, yaitu bahwa selama pemeriksaan Sugiyanto bersikap kooperatif. Dia yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Malang, juga diketahui jelas pekerjaannya. Selain itu Sugiyanto juga tidak akan melarian diri atau mengulangi lagi perbuatannya.
“Kalau dia lari ketika nanti berkasnya sudah dinyatakan P21 oleh Kejaksaan, maka kita tinggal menyanggong saja di tempat kerjanya. Lain lagi dengan adiknya, Sumadi yang tidak memiliki pekerjaan tetap serta dikhawatir akan kabur dan mengulangi perbuatannnya, jika tidak ditahan,” paparnya.(agp/aim)