Honorer DPPKA Diduga Palsukan Tanda Tangan Bank

MALANG –Dugaan kasus korupsi tenaga honorer yang menilep uang setoran pajak bumi bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Malang, terus diusut Polres Malang. Kemarin polisi mengirim tanda tangan bukti setor ke Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jatim.
Menurut Kasatreskrim Polres Malang AKP Muhammad Aldy Sulaeman SIK, pengiriman tanda tangan bukti setor ke Labfor, untuk mengetahui keaslian (keabsahan) tanda tangan tersebut. Karena dalam perkembangan penyidikan polisi, AG, 27 tahun, warga Jalan Ahmad Yani Ngajum, tenaga honorer DPPKA yang dilaporkan menggelapkan uang negara sebesar Rp 575 juta lebih mengatakan bahwa tanda tangan di bukti setor adalah tanda tangan pihak Bank Jatim.
“Sementara pihak Bank Jatim sendiri dalam pemeriksaan, menyatakan bahwa tanda tangan tersebut bukan tanda tangan pegawai Bank Jatim. Makanya untuk membuktikan keaslian, kami bawa ke Labfor Polda Jatim. Hasilnya akan diketahui dalam minggu ini,” terang Aldy.
Setelah hasil uji Labfor tersebut turun, lanjutnya, penyidik Reskrim Polres Malang akan langsung memanggil AG untuk dimintai keterangan. Hanya saja pemanggilan AG, tidak langsung sebagai tersangka. Tetapi dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
“Minggu ini setelah hasilnya turun, yang bersangkutan akan langsung kami panggil. Itu karena semua saksi terkait dugaan kasus korupsi setoran PBB ini, sudah kami periksa semuanya, tingga memeriksa terlapornya,” ujarnya.
Sedangkan untuk tenaga honorer lain di DPPKA Kabupaten Malang berinisial RA, yang juga dilaporkan korupsi uang negara dari pendapatan pajak reklame, masih berlanjut. Penyidik masih memintai keterangan saksi-saksi. Sekalipun RA sendiri, sudah mengembalikan uang negara sebesar  Rp 121 juta yang ditilepnya setelah dilaporkan ke Polres Malang.
Sekedar diketahui, AG, 27 tahun, warga Jalan Ahmad Yani Ngajum, dan RA petugas honorer di DPPKA, pertengahan Januari lalu dilaporkan ke Polres Malang. Dia melakukan korupsi uang negara sekitar Rp 575 juta. Uang yang diselewengkan, merupakan uang setoran PBB dari desa-desa dan juga uang pajak reklame.(agp/aim)