Keuangan Sekolah Diduga Diselewengkan

TERANCAM: Gedung SMK PGRI 3 Malang di Jalan Tlogomas yang diperkarakan para pendirinya.

MALANG - Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan (PPLP) Dasar Menengah (Dasmen) PGRI Jawa Timur (Jatim) mengakui ada permasalahan yang serius di tubuh SMK PGRI 3 Malang. Selain ada pihak lain yang mengklaim sebagai pendiri dan memiliki seluruh aset yang ada di sekolah itu, namun mereka juga mencurigai ada penyelewengan keuangan sekolah. Hal ini dikatakan  Sekretaris PPLP Dasmen PGRI Jatim, Sugiyanto. “Kami sedang mempelajari dan mengevaluasi sekolah ini untuk mengetahui bukti yang benar. Sebab ada dugaan penyelewengan yang kami temukan sehingga kami harus segera melakukan langkah tegas,” ungkap dia.
Untuk menyelesaikan masalah ini, pihaknya sudah menunjuk Ir. Wahyudi SH dan Ursula Ririn Marina SH, MPd, kuasa hukum dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Jatim. “Hari ini (kemarin) kami sudah melaporkan empat materi dugaan penyelewengan keuangan tersebut ke Polres Malang Kota. Bayangkan saja, sekolah yang sudah berdiri selama 26 tahun, ternyata tidak memiliki aset apa-apa. Hanya guru saja. Duitnya lari kemana?,” tanyanya. Di dalam PPLP Dasmen PGRI, menurutnya, kekayaan yang diperoleh sekolah, seharusnya adalah untuk sekolah.
“Bukan untuk yayasan. PPLP Dasmen PGRI sendiri saja, hanyalah sebagai payung, pembina atau legalitasnya,” paparnya. Sebab itu, ketika beberapa dosen Politeknik Negeri Malang (Polinema) mengaku sebagai pendiri, Sugiyanto menegaskan hingga saat ini belum pernah ada surat keputusan (SK) pembentukan pendiri sekolah. “Pengesahan pendiri sekolah harus melalui prosedur hukum dan ada surat pengangkatan resmi dari PPLP. Kalau ada yang mengklaim sebagai pendiri, kami tegaskan mereka hanyalah sebagai perintis karena tidak ada SK itu,” urai dia.
Pria ini menambahkan, pihaknya mulai merasakan ada kejanggalan di tubuh SMK PGRI 3 sejak dua tahun lalu, saat muncul surat pengajuan alih kelola yang dilayangkan kepada PPLP Dasmen PGRI Jatim.  Belum sempat menanggapi surat tersebut, pengirim yang mengaku sebagai pendiri sekolah menawarkan MoU antara PPLP Dasmen PGRI Jatim dan sebuah Perseroan Terbatas (PT) dalam hal pengelolaan sekolah. Termasuk mengajukan perubahan nama dengan menghapus identitas PGRI di sekolah yang berada di Jalan Tlogomas Malang ini.
“Tentu saja, kami lalu mengirimkan surat somasi kepada pihak yang mengaku sebagai pendiri untuk tidak lagi mencampuri urusan sekolah. Itu pun bentuknya hanyalah untuk meluruskan,” tegasnya. Sedangkan Ririn, panggilan akrab kuasa hukum PPLP Dasmen PGRI Jatim meminta agar kegiatan sekolah tidak terganggu dengan adanya permasalahan ini. “Apalagi, sejak awal berdiri, sekolah itu tetap menggunakan SK yayasan kami yang sah. Tidak ada yayasan lain. Kalau dulu ada orang yang dipercaya sebagai kepala sekolah, tugasnya adalah memajukan sekolah, bukan untuk memilikinya,” katanya.
Ditegaskan Ririn, kalaupun setelah berhenti dari kepala sekolah, secara otomatis pengelolaannya harus diberikan kepada kepala sekolah yang baru. “Sebenarnya, kami pernah mengirimkan surat kepada pihak lain yang mengaku sebagai pendiri untuk memberikan bukti-bukti kepemilikan lahan ataupun bangunan itu. Namun hingga somasi itu kami layangkan, kami tidak pernah mendapatkan jawaban dari mereka,” terangnya. Masih menurut dia, sertifikat atas bangunan sekolah itu, boleh saja atas nama seseorang, namun tidak jadi jaminan bahwa sekolah menjadi milik pendiri.
“Mungkin saja, tanah itu dibeli dari iuran para guru. Atau mungkin bantuan pemerintah dan sebagainya. Ini masih kita pelajari,” pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, keberadaan SMK PGRI 3 Malang terancam. Sebab, 12 dosen Polinema yang mengaku sebagai pendiri sekolah itu, siap memerkarakan dan mengambil kembali gedung yang merupakan hak milik mereka. Bahkan, akibat pengusiran atau somasi yang dilayangkan PPLP Dasmen PGRI Jatim, para pendiri ini langsung meminta kepada SMK PGRI 3 Malang untuk pindah, dengan tenggat waktu hingga April 2014. (oci/mar)

Beskinur : Mereka Kebakaran Jenggot
KUASA hukum PPLP Dasmen PGRI Jatim, Ursula Ririn Marina SH, MPd mengaku siap membeberkan bukti-bukti riwayat tanah yang saat ini menjadi bangunan SMK PGRI 3 Malang. Dia bahkan mengaku siap buka-bukaan terkait bukti tanah itu di pengadilan nanti. “Apabila ada orang mengaku memiliki benda, padahal benda milik orang lain atau mengaku mengelola sekolah, harus melalui putusan pengadilan. Tidak bisa dalam bentuk pengakuan begitu saja. Apalagi sampai mengancam akan melakukan pengusiran dan sebagainya,” kata Ririn, panggilannya.
Dia menjelaskan, pihak PPLP Dasmen PGRI Jatim sebenarnya ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan. Saat ini, pihaknya memang sudah mendapat tugas untuk  mempelajari dan mengevaluasi kebenaran tanah dan gedung yang digunakan sekolah dengan 3.000 siswa ini. “Sayangnya, pihak lain ini tidak sabar. Mereka bertindak prematur. Padahal, kami ingin menyelesaikan dengan cara yang baik, artinya tidak mengganggu aktivitas sekolah. Ternyata diluar dugaan kami,” tegasnya.
Salah satu pendiri SMK PGRI 3 Malang, Beskinur mengaku pihaknya tidak gentar bila pihak PPLP Dikdasmen PGRI Jawa Timur (Jatim) melapor ke Polres Malang Kota tentang dugaan penggelapan atau penyelewengan keuangan sekolah. Menurutnya, selama ini, pihaknya sebagai pengelola sekolah yang sah, sudah menyetorkan royalti kepada PPLP Dasmen PGRI Jatim. Bahkan,  royalti yang diberikan juga tidak pernah terlambat. Selama ini, tudingnya, PPLP Dasmen PGRI Jatim tidak pernah mengurusi sekolah tersebut. Beskinur bahkan menyebutkan, Kepala SMK PGRI 3 Malang, Lukman Hakim sudah menerima matang dalam mengelola sekolahnya.
“Mereka kebakaran jenggot. Justru kami yang membesarkan dan mengelola sekolah itu hingga jadi seperti sekarang. Kalau tidak ada kami, tidak mungkin sekolah itu bisa bertahan hingga 26,5 tahun,” paparnya panjang lebar. Dia tidak menampik bila pendiri sekolah sudah mendapat surat dari PPLP Dasmen PGRI Jatim terkait lahan atau bangunan SMK PGRI 3 Malang. “Namun bukan surat permintaan agar kami memberikan bukti-bukti kepemilikan lahan atau gedung, tapi surat berisi klaim bahwa mereka yang memiliki tanah dan bangunan itu,” tegas Dosen Teknik Mesin Polinema ini. (mar)