Nasib SMK PGRI 3 Tamat

DIPERHATIKAN: Siswa kelas 2 dan 3 SMK PGRI 3 Malang masih diperbolehkan menempati gedung Jalan Tlogomas Malang.

MALANG - Perseteruan antara para pendiri SMK PGRI 3 Malang dengan  Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan (PPLP) Dasar Menengah (Dasmen) PGRI Jawa Timur (Jatim) terus memanas. Permasalahan kini, bukan hanya sekadar penarikan aset lahan atau gedung yang dipergunakan sekolah di Jalan Tlogomas Malang ini, namun nasib sekolah yang menaungi 3.000 siswa ini juga tamat. Para pendiri sepakat untuk tidak menyewakan kembali lahan dan gedung seluas 4.000 meter ini kepada SMK PGRI 3 Malang. Mereka mengaku akan menggunakan gedung itu untuk dijadikan sekolah baru dengan nama baru.
“Kami memutuskan untuk tidak menyewakan lahan itu kembali kepada SMK PGRI 3 Malang. Biarkan mereka mencari gedung lain untuk menampung siswa baru. Namun khusus kelas 2 dan 3 yang masih bersekolah di sana, masih kami perhatikan. Namun sekolah tetap harus membayar sewa kepada kami sebagai pemilik lahan. Setelah mereka lulus semua, baru kami manfaatkan untuk buat sekolah baru dengan nama baru,” tutur Beskinur, juru bicara para pendiri kemarin.
Pihaknya mengaku tidak melarang bila SMK PGRI 3 Malang masih menerima siswa baru. ‘Tapi tidak untuk bersekolah di lahan milik kami. Sertifikat lahan dan gedung itu atas nama kami. Jadi sah-sah saja kami melakukan itu,” tegasnya. Bapak lima anak ini menuturkan, sejak awal mendirikan sekolah itu, PPLP Dasmen PGRI Jatim tidak mengeluarkan modal sepeserpun. Malah selama proses belajar mengajar 26,5 tahun itu, pihaknya sebagai pengelola sekolah tetap menyelesaikan royalti sebesar lima persen kepada PPLP Dasmen PGRI.
“Kalau sekarang PPLP Dasmen PGRI Jatim mengklaim mereka yang memiliki lahan itu, mana buktinya. Harusnya, uang royalti yang kami serahkan diinvestasikan ke sekolah itu. Kalau sekarang mereka juga mengaku sekolah tidak memiliki apa-apa, karena mereka juga tidak tahu apa-apa selama 26,5 tahun ini,” seru pria berusia 56 tahun itu. Beskinur yang pernah empat periode menjabat sebagai Kepala SMK PGRI 3 Malang mengaku pernah mendatangi Ketua PPLP Dasmen PGRI Jatim, Dra Hj Moendisari Soenarjo, untuk membicarakan masalah kontrak sekolah itu, bulan Januari 2001.
“Namun waktu itu, bu Moendisari mengatakan tidak perlu seperti itu. Dia meminta agar proses keuangan diatur yang baik. Nah, akhirnya kami memutuskan untuk membuat sistem sewa selama 13 tahun ini. Kalau dihitung, setiap tahun uang sewa yang harus dibayar sekitar Rp 3 miliar atau 10 persen dari nilai lahan dan bangunan sekolah tersebut. Uang itu tidak dibagi untuk pemilik lahan semua. Ada yang direinvestasikan, tetapi sebagian juga untuk memberi bonus para guru setiap tahun,” urai Pak Bes, panggilannya.
Bahkan, banyak prestasi sekolah yang muncul setelah guru-guru mendapat ‘perhatian’ khusus dari pihak sekolah. Dia menyebutkan, banyak siswanya yang lulus dengan nilai cukup tinggi pada pelajaran matematika, juga karena peran sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Dosen Polinema ini menegaskan, pihak pendiri sebenarnya cukup kasihan dengan para siswa yang sekolah di sana. “Kalau mereka sadar lalu mencabut laporan dugaan penyelewengan keuangan ke polisi, kami masih membuka pintu damai. Tapi damai yang bagaimana dulu,” pungkasnya. (mar)