Polisi Mulai Lidik Dua Kasus Dugaan Korupsi Kades

Abdul Karim Ketua BPD Desa Krebet, bersama sekretaris BPD dan tokoh masyarakat saat diundang penyidik Reskrim Polres Malang untuk diklarifikasi.

MALANG – Kasus dugaan korupsi yang dilakukan dua kepala desa di Kabupaten Malang, menjadi atensi khusus Polres Malang, yaitu korupsi dana ADD 2013 di Desa Krebet Kecamatan Bululawang serta korupsi dana hibah di Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso.
Bukti dari keseriusan penyidik Reskrim Polres Malang dengan kasus korupsi, yaitu dengan langsung ‘tancap gas’ mengundang tiga orang dari perwakilan masing-masing desa. Ketiganya orang yang diundang untuk diklarifikasi ini merupakan orang yang terlibat langsung dan mengetahui aliran dana yang diduga diselewengkan oleh Kades.
Dari Desa Krebet Kecamatan Bululawang, tiga orang yang dindang adalah Abdul Karim selaku Ketua BPD, H Muhammad Mansyur selaku Sekretaris BPD serta H Mansyur, tokoh masyarakat. Ketiganya datang pukul 09.00 dan langsung dimintai klarifikasi oleh penyidik Unit Tipikor.
“Kami menyampaikan apa adanya dan kenyataan yang memang terjadi di Desa Krebet. Selain dugaan korupsi ADD 2013 senilai Rp 63 juta untuk pembangunan rabat beton, juga soal pemungutan liar yang dilakukan oleh Kades,” ujar Abdul Karim.
Pungli (pemungutan liar) yang diduga dilakukan Kades Krebet, Drs H Muhammad Said, yaitu melakukan penarikan kepada warga yang menempati lahan PJKA di pinggir jalan. Besaran tarikan antara Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta. “Uangnya untuk apa kami tidak tahu. Yang jelas ada beberapa warga yang membuka usaha di atas lahan PJKA ditarik retribusi,” terangnya.
Menurut Kanit Tipikor Reskrim Polres Malang, Iptu Sutiyo M.Hum, penarikan retribusi kepada warga yang menetap di atas lahan PJKA bisa dikatakan telah melakukan tindak korupsi. Karena PJKA merupakan perusahaan yang masuk dalam BUMN.
“Kalau orang lain selain PJKA yang melakukan penarikan retribusi, itu sudah jelas korupsi karena PJKA adalah milik BUMN. Sebab penarikan retribusi di atas lahan PJKA, harus ada laporan ke negara,” jelas Sutiyo.
Sedangkan untuk kasus dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp 260 juta lebih di Desa Tawangargo Kecamatan Karangploso yang dilakukan Ferri Misbahul Hakim, penyidik mengundang tiga orang. Yaitu Li’ami, mantan Kasun Lasah, Desa Tawangargo, Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Mulyoagung dan Rejeki Mulyo, Sugeng Toyib serta Supadi, Bendara Pokmas Rejeki Mulyo. (agp/aim)