Siap Melawan, Tidak Bisa Usir Tanpa Putusan Pengadilan

BUKTI: Kuasa hukum PPLP Dasmen PGRI Jatim, Wahyudi dan Ursula Ririn Marina didampingi Kadiknas Kota Malang, Zubaidah menunjukkan bukti izin pendirian dan operasional SMK PGRI 3 Malang.

MALANG - Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan (PPLP) Dasar Menengah (Dasmen) PGRI Jawa Timur (Jatim) siap membuktikan bahwa SMK PGRI 3 Malang adalah pemilik lahan yang ditempati sekolah tersebut sekarang. Mereka mengaku memiliki bukti-bukti dan saksi yang menguatkan. Bahkan pihak sekolah juga mengantongi riwayat sertifikat yang diakui milik para pendiri, antara lain mulai dibeli hingga motivasinya.
“Ini hanya masalah keperdataan. Bukan berarti ada orang mengaku punya tanah, lalu mengusir orang. Institusi pemerintah saja, tanpa didasarkan putusan pengadilan atau eksekusi, tidak bisa mengusir orang seenaknya,” kata kuasa hukum PPLP Dasmen PGRI Jatim, Ir. Wahyudi SH, kemarin.
Pihaknya siap untuk melakukan uji sertifikat-sertifikat yang dikatakan para pendiri adalah miliknya. “Ini negara hukum. Kami akan uji sertifikat itu. Bukan berarti orang yang mengelola lalu jadi pemilik. Justru tahun 2011 lalu, kami baru mengetahui kalau pengelolanya ternyata bukan pemilik, setelah ada surat permohonan perubahan dari nama PGRI ke yayasan mereka (pendiri,red). Ini sudah kami telusuri dan pelajari,” urai pengacara yang tergabung dalam Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Jatim tersebut.   Kalau sekarang, lanjutnya, Beskinur sebagai salah satu pendiri punya hak untuk mengelola, dia balik mempertanyakan pertanggungjawabannya.
“Seharusnya yang benar, dia harus membuat laporan pertanggungjawaban kepada pemilik sekolah, yakni PPLP Dasmen PGRI Jatim. Yang dia gunakan adalah uang siswa. Nyatanya, tidak ada laporan yang jelas,” tegasnya. Kalaupun Beskinur yang pernah menjabat Kepala SMK PGRI 3 Malang dan mendatangi Ketua PPLP Dasmen PGRI Jatim, Dra Hj Moendisari Soenarjo untuk membicarakan masalah sewa lahan, Wahyudi meminta harus ada fakta hukumnya. “Mana perjanjiannya? Mana komitmen tertulisnya? Artinya, tidak ada yang punya kewenangan sedikit pun untuk menutup ataupun mengusir SMK PGRI 3 Malang tanpa bukti,” papar dia.
Dia yang kemarin didampingi wakil PPLP Dasmen PGRI Jatim, Ursula Ririn Marina SH, MPd dan Kadiknas Kota Malang, Dra Zubaidah MM meminta kepada para siswa dan guru SMK PGRI 3 Malang untuk tidak resah terhadap permasalahan ini. Meskipun cukup tersinggung dengan berbagai pernyataan Beskinur, pihaknya siap melawan agar wajib belajar terus berjalan.  “Tidak ada penutupan. Tidak ada proses penghentian dan tidak ada niat keluar dari lahan sekolah itu karena lahan SMK PGRI 3 adalah milik PPLP Dasmen PGRI Jatim,” ungkapnya sambil menunjukkan berbagai dokumen kepemilikan sekolah.
Mulai dari izin pendirian sekolah hingga izin operasional sekolah mulai tahun 1987 hingga 2013.   Di sisi lain, PPLP Dasmen PGRI Jatim berniat untuk meminta pertanggungjawaban atas ketidakberesan dalam laporan keuangan sekolah itu. “Tidak ada namanya laporan sewa. Yang ada hanyalah iuran lima persen kepada PPLP Dasmen PGRI dan jumlahnya tidak sama. Ada selisih. Kalau hitungan kami, seharusnya jumlah iuran mencapai Rp 102 juta di tahun 2010, tapi nyatanya ada selisih. Ini yang akan kami mintai pertanggungjawaban,” pungkasnya. (mar)