PTUN Kabulkan Gugatan, Rektor Dipoldakan

MALANG - Kisruh di tubuh Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (PPLP-PT) PGRI Malang belum usai. Bahkan pelan tapi pasti, kubu mantan Rektor Universitas Kanjuruhan (Unikama) DR. Hadi Sriwijana MM kembali ‘menyodok’ permasalahan ijazah lulusan S1 universitas tersebut yang dianggap cacat hukum. Melalui pengawas PPLP-PT PGRI, Prof. Tries Edy Wahyono, mereka melaporkan Rektor Unikama, Dr. Pieter Sahertian M.Si dan Wakil Ketua PPLP-PT PGRI Malang, Dr H Christea Frisdiantara M.Ak ke Polda Jatim, Jumat (14/3) lalu.
Keduanya dilaporkan karena memasukkan ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut, sesuai yang disangkakan dalam pasal 263 dan atau 266 KUHP. “Ijazah S1 Unikama yang ditandatangani oleh orang yang tidak berhak, sama juga dengan melakukan pelanggaran pasal yang dimaksud. Ijazah merupakan akte autentik,” papar Sumardhan SH, kuasa hukum Tries Edy Wahyono.
Langkah ini ditempuh setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-87.AH.01.08 Tahun 2013 tanggal 6 Mei 2013 yang berisi tentang perubahan anggaran dasar dan pengurus PPLP-PT PGRI Malang. “Februari 2014, gugatan kami terhadap SK tersebut dikabulkan oleh hakim PTUN Jakarta. Ada empat putusan yang harus dipatuhi oleh Menteri Hukum dan HAM RI,” lanjutnya.
Yang pertama, hakim mengabulkan semua gugatan salah satu pendiri PPLP-PT PGRI Malang, Drs H Muhammad Amir Sutejo SH, M.Pd, mengabulkan pembatalan SK serta meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk mencabut SK tersebut, lalu yang terakhir meminta tergugat (Menteri Hukum dan HAM RI) dan tergugat II Intervensi (PPLP-PT PGRI Malang) membayar biaya administrasi Rp 362.000. Diakuinya, pihak tergugat II Intervensi sudah mengajukan banding atas putusan tersebut, 3 Maret 2014 lalu.
“Namun Menteri Hukum dan HAM RI sama sekali tidak mengajukan banding, 14 hari setelah putusan itu dikeluarkan. Kami sendiri, sudah mengajukan memory banding yang isinya bahwa yang bisa mengajukan banding hanyalah Menteri Hukum dan HAM RI (tergugat). Ini sesuai dengan isi pasal 122 UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,” urainya.
Atas dasar inilah, Mardhan, panggilannya sudah mewanti-wanti bahwa semua ijazah S1 Unikama yang ditandatangani oleh Pieter Sahertian, dianggap palsu dan tidak bisa dipergunakan, apalagi untuk menjadi PNS.
Sebab, menurutnya, yang berhak dan sah menandatanganinya adalah Hadi Sriwijana, Rektor Unikama yang diberhentikan Maret 2013 lalu oleh PPLP-PT PGRI Malang. “Padahal sesuai keputusan yang lama, pak Hadi Sriwijana masih sah menjabat sampai akhir tahun 2014 ini,” tegasnya. Sementara itu,  kuasa hukum PPLP-PT PGRI Malang, Suwandi SH menegaskan bila putusan PTUN Jakarta belum memiliki kekuatan hukum.  “Saat menggugat ke PTUN Jakarta, Amir Sutedjo adalah sekretaris PPLP-PT PGRI Malang. Masak dia menggugat keputusannya sendiri. Kami masih mengajukan banding dan punya hak karena PPLP-PT PGRI Malang ini bukan intitusi yang berbentuk perseroan terbatas,” terangnya.  (mar)