Warga Protes Plang Kejaksaan

MALANG - Verifikasi lahan UIN Maliki yang masuk penyidikan Kejaksaan Negeri Malang dinilai tidak valid. Sebab, dua bidang lahan yang diplang oleh Kejaksaan Negeri diprotes oleh warga. Sebab dua warga ini merasa tak pernah menjual tanah kepada Nol Hadi maupun pihak UIN Maliki.
Atas persoalan tersebut, saat ini Kejaksaan Negeri Malang tengah bekerja keras memelototi data tanah UIN Maliki. Pihak kejaksaan telah memasang plang sebagai bentuk pengawasan atas lahan UIN Maliki. Namun rupanya, data yang diberikan tidak valid karena tak ada sisipan surat tanah.
"Untuk pematokan tidak sesuai petunjuk kajari karena seharusnya pihak UIN menunjukkan surat-surat tanah yang sudah dibeli, tetapi tidak disisipkan sehingga verifikasinya tidak valid," tegas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Malang Munasim SH MH kepada Malang Post.
Munasim mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan 75 plang untuk lahan UIN Maliki. Namun dari 75 itu, di lapangan baru terpasang sekitar 65 plang. Kontur perbukitan di kawasan Junrejo mempersulit proses pemasangannya."Dari 75 patok sudah terpasang 65, dari 65 itu, sudah ada dua orang yang tanahnya dipatok namun tak merasa menjual," tegasnya.
Proses penjualan lahan, selama ini ditangani oleh Nol Hadi yang berfungsi sebagai "makelar" UIN Maliki. Akan tetapi, dua warga itu merasa tak pernah menjual tanah kepada Nol Hadi maupun kepada pihak UIN Maliki. Dalam hal ini tentu adalah tersangka Jamal Lulail Yunus maupun Musleh Herry dari panitia pengadaan tanah."Dua orang yang tanahnya dipatok tidak merasa menjual kepada NH maupun UIN, itu adalah persoalan pertama," terangnya.
Yang kedua, tanah itu juga tak tercatat dalam Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (sABMN). Sebab pihak UIN yang bertanggung jawab dalam sistem akuntansi barang milik negara atau sABMN tak pernah diserahi surat itu.
"Yakni tidak pernah diserahi surat-surat berkaitan dengan hak atas tanah dari masyarakat yang tanahnya dibeli oleh UIN," urainya.
Lantas bagaimana setelah kejaksaan mendapati data tersebut? Menurut Munasim, pihaknya berkeyakinan bahwa pengadaan tanah oleh UIN sejak tahun 2006 sampai dengan 2010 yang sudah selesai sertifikatnya baru 3,3 hektare. Tentu saja selain tanah untuk paska sarjana. Sebab, tanah untuk paska sarjana sudah ada sertifikatnya sekitar 2 ha."Kami akan terus lanjutkan penyidikan, menunggu juga audit BPKP," tandasnya.(ary/nug)