Pengawasan BI Dianggap Lemah

MALANG – Hari ini, Thomas Kusumawijaya, 55 tahun, nasabah Bank Danamon Malang secara resmi akan melaporkan perbuatan pidana yang dilakukan bank tersebut ke Mapolres Malang Kota. Warga Jalan Imam Sujono Malang ini melaporkan perbuatan pencemaran nama baik, hingga menyebabkan bisnisnya rugi. Menurut dia, Bank Danamon Malang dituding melanggar Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
“Kurang lebihnya tertulis setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencematan nama baik, bisa dipidana enam tahun penjara dan atau denda Rp 1 miliar,” kata Thomas, panggilannya. Dikonfirmasi perihal rencana laporan pidana ini, M.S Alhaidary SH, MH, kuasa hukum Thomas membenarkan. “Ya, memang besok (hari ini) melapor ke polisi. Sebab, ancaman hukuman yang disebut Thomas, diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU IT.    
Di bagian lain, dia mengkritisi sikap pengawasan Bank Indonesia (BI) yang lamban dalam menangani masalah antara Bank Danamon Malang dengan nasabahnya.  “Kalau memang BI serius melaksanakan fungsi pengawasan langsung, dalam hal pelaksanaan Sistem Informasi Debitur (SID), BI berwenang melakukan pengawasan langsung melalui pemeriksaan kepada kantor bank pelapor,” terangnya. Namun, tambahnya, BI malah menunggu dan bergantung pada konfirmasi dari Bank Danamon Malang.
“Saya sendiri ataupun bersama-sama klien saya, tidak pernah mendatangi BI untuk menanyakan masalah Thomas, seperti yang disampaikan pimpinan BI. Saya hanya mengirim surat tertulis yang seharusnya juga dijawab secara tertulis apapun isinya. Bukannya  berdalih karena belum ada jawaban yang jelas dan pasti dari Bank Danamon Malang,” ungkap Ketua DPC Ikadin Malang Raya ini. Menurutnya, kewenangan pengawasan BI terhadap bank diatur dalam Pasal 24 hingga Pasal 35 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. (UU BI).
“Apabila diperlukan, BI hal ini juga dapat diberlakukan untuk perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank. BI dapat memeriksa keterangan dan data mengenai pembukuan, dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Hal ini apabila diperlukan dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank,” pungkasnya. Seperti diketahui, Thomas mnenggugat Bank Danamon karena bank itu telah membuat laporan terkait Thomas yang dikatakan sebagai debitur yang mengalami kolektabilitas 2 (call 2). (mar)