Polisi Bidik Tersangka Baru

Korupsi Program GP3K KOPPINDO Kabupaten Malang
MALANG-  Dugaan korupsi program Gerakan Produksi Peningkatan Pertanian Berbasis Korporasi (GP3K) pada Komunitas Petani Peternak Nelayan Indonesia (KOPPINDO) Kabupaten Malang tidak hanya berhenti dengan menahan Pupuh Swastomo, Sekjen KOPPINDO. Dalam gelar perkara yang dilakukan Satreskrim Polres Malang, disimpulkan muncul tiga tersangka baru lagi yang akan diperiksa dalam waktu dekat. Namun, siapa yang akan menyusul warga Bumi Mondoroko Raya, Singosari ini masuk dalam bui, penyidik belum mau membuka identitas ketiganya.
“Dalam minggu ini, ketiganya akan dimintai keterangan dengan status tersangka,” ungkap Kasatreskrim Polres Malang, AKP Muhammad Aldy Sulaeman SIK. Menurut dia, ketiga tersangka baru itu dianggap menerima uang pembagian dari tersangka Pupuh. Seperti diketahui,
Jumat (3/1) lalu, penyidik Satreskrim Polres Malang menahan Pupuh karena terbukti melakukan korupsi program GP3K. Dia dianggap paling bertanggungjawab atas raibnya uang negara sekitar Rp 1,27 miliar.
Khusus berkas Pupuh, menurut Aldy, sudah dilimpahkan ke Kejari Kabupaten Malang di Kepanjen. “Kami hanya menunggu penetapan P21,” tegas dia. Dugaan korupsi, bermula dari Kementerian BUMN memberikan tugas kepada PT. Pertani untuk melaksanakan program ketahanan pangan berbentuk program GP3K pada 2011 lalu. Dari program itu, PT. Pertani Malang bekerjasama dengan KOPPINDO selaku mitra koordinator petani. KOPPINDO mengkoordinir kelompok tani untuk menanam padi di wilayah Kabupaten Malang.
Pascapanen, KOPPINDO wajib menagih pengembalian pinjaman dari petani atau kelompok tani. Menurut Kanit Tipikor Polres Malang Iptu Sutiyo SH Mhum, total pinjaman yang diberikan oleh PT. Pertani Malang kepada KOPPINDO melalui Pupuh Swastomo senilai lebih kurang Rp 2,3 miliar. “Uang pinjaman ini diminta untuk segera didistribusikan kepada 11 kelompok tani di Pakisaji,” ungkapnya.
Ketika kelompok tani binaan KOPPINDO panen, maka wajib mengembalikan pinjaman ke KOPPINDO untuk diberikan kepada  PT. Pertani Malang, Juni 2012. Namun kenyataannya, ketika habis jangka waktunya, KOPPINDO hanya mengembalikan pinjaman dalam bentuk barang yang tidak terpakai dan uang tunai yang nilainya tidak sesuai dengan pinjaman awal, yaitu hanya Rp 494 juta. “Dari sinilah mulai terkuak dugaan korupsi. Berdasarkan audit BPKP, yang dikeluarkan 30 Desember 2013, jumlah kerugian negara sebesar Rp 1,27 miliar,” tegas Sutiyo. (agp/mar)