Curhat di Sidang, Syamsul Jadi Bahan Guyonan

M Syamsul Arifin ketika menjalani persidangan

MALANG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Juni Ratnasari SH dan Lisdiati SH, menuntut Ir M Syamsul Arifin dengan 2 bulan penjara dan denda Rp 10 juta subsider 15 hari kurungan penjara, dalam sidang lanjutan pelanggaran pidana pemilu, Jumat kemarin di Pengadilan Negeri Kepanjen. Tuntutan itu jauh lebih ringan dari ancaman pelanggaran yang didakwakan pada Caleg Partai Hanura DPRD Provinsi Jatim Dapil V Nomor Urut 1 Malang Raya itu.
Dalam pasal 89 huruf d jo pasal 301 ayat 1 Undang-undang nomor 8 tahun 2012, tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, yang didakwakan maksimal hukuman penjara adalah 2 tahun dan denda Rp 24 juta. Namun dengan alasan beberapa pertimbangan, tuntutan yang diberikan di bawah separoh dari ancaman maksimal.
“Tuntutan yang kami berikan itu sudah berdasarkan pertimbangan. Mulai meringankan karena terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak pernah dihukum. Sedangkan yang memberatkan karena terdakwa adalah anggota DPRD Provinsi Jatim yang seharusnya tahu dengan undang-undang. Tuntutan 2 bulan itu, karena dalam pasal yang didakwakan tidak ada hukuman minimal,” ungkap Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kepanjen, M Usman SH M.Hum, yang ikut mengawasi persidangan.
Terkait dengan tuntutan yang diberikan JPU, Ketua Majelis Hakim Tuty Budi Utami SH, memberikan kesempatan kepada terdakwa dan kuasa hukumnya Bambang Suherwono SH, untuk melakukan pembelaan. Namun karena pembelaan belum disiapkan, sidang akan dilanjutkan pada Selasa (1/4).
“Untuk pembelaan, kami belum siapkan. Pembelaan akan kami bacakan pada Selasa 1 April secara tertulis,” ujar Bambang Suherwono.
Sementara itu, sebelum pembacaan tuntutan, sidang cepat karena batas waktu tujuh hari kasusnya harus ada vonis, diawali dengan pemeriksaan tiga orang saksi. Yaitu Komari, Warimin dan Sampun, warga Desa Banjarejo Kecamatan Donomulyo. Mereka ini saksi tambahan yang dihadirkan terdakwa untuk meringankan kasusnya.
Setelah pemeriksaan ketiga saksi, dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Syamsul mengakui kalau dirinya memang membagikan sembako dan memberi santunan. Tetapi itu bukan kampanye, melainkan atas permintaan karang taruna selaku penyelenggara acara.
Dan terkait dengan kartu nama yang terdapat foto dirinya serta tertulis nama dan Caleg DPRD Provinsi Jatim nomor urut 1, diakui dibuat sudah sejak 2010 lalu. Kartu nama itu diakui sudah beredar di masyarakat Malang Raya sejak lima bulan lalu. “Saya membuatnya sudah lama sejak 2010 sebelum ada penetapan Caleg. Saya cantumkan Caleg nomor urut 1, karena saya sebelumnya sudah yakin,” tutur Syamsul.
Meski pemeriksaan terdakwa sudah selesai, tetapi Syamsul izin kepada Ketua Majelis Hakim untuk menyampaikan curahan hatinya berupa uneg-unegnya. Dia mengatakan bahwa dirinya sampai disidang, karena ada unsur politik dari rivalnya yang ingin menjatuhkannya. Karena tidak ada dalam isi dakwaan persidangan, uneg-uneg yang disampaikan menjadi bahan tertawaan ketua Majelis Hakim.(agp/aim)