Polisi Tangkap Christea

MALANG - Dua kali mangkir dari panggilan penyidik terkait pelanggaran pemilu, Satreskrim Polres Malang Kota akhirnya gerah. Dini hari kemarin, Christea Frisdiantara, caleg Partai Demokrat ditangkap beberapa anggota reskrim di rumahnya, kawasan Dieng. Kemarin pagi pula, dia dibawa ke Mapolres Malang Kota untuk proses penyerahan tersangka tahap kedua ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang.
Penangkapan terhadap anggota DPRD Kota Malang tersebut dibenarkan Kasatreskrim Polres Malang Kota, AKP Arief Kristanto SH, SIK.  “Ya betul. Dia ditangkap di rumahnya oleh anggota satreskrim,” ungkapnya saat ditemui di Pengadilan Negeri Kota Malang, kemarin siang. Usai penangkapan itu, Christea diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Malang untuk disidangkan Senin (21/4) nanti.
Menurut Arief, berkas pemeriksaan Christea sendiri sudah dilimpahkan penyidik ke kejaksaan.  Seperti diketahui, Christea Frisdiantara serta Edi Prajitno, caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) terbukti melakukan pelanggaran dengan melakukan kampanye di salah satu lembaga pendidikan di kawasan Sukun.   Polisi mengantongi barang bukti yakni alat peraga dalam bentuk specimen surat suara, termasuk keterangan dari saksi dan ahli untuk menjerat Christea dan Edi Prajitno menjadi tersangka.
Malam sebelum diamankan, pria yang juga dosen Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) ini mengingatkan agar pemanggilan dirinya, harus seizin Gubernur Jawa Timur karena statusnya masih sebagai anggota dewan. “Sesuai aturan, pemanggilan anggota dewan di kota dan kabupaten oleh aparat penegak hukum harus ada izin gubernur. Kecuali untuk kasus korupsi dan terorisme, boleh tanpa izin gubernur,” paparnya.
Karena alasan itu, dia memilih tidak memenuhi panggilan polisi sekalipun sudah dua kali menerima surat panggilan. Bahkan Christea menegaskan sudah meminta Gunadi Handoko, SH, MM, M.Hum, kuasa hukumnya untuk menyampaikan tentang perlunya izin gubernur ke polisi. Namun, Gunadi yang mengaku sempat mendampingi Christea di Kejari Kota Malang menolak sebutan kliennya ditangkap.
“Tidak ada penangkapan. Yang ada, dia datang secara sukarela menghadap JPU. Kalau ada penangkapan, pasti ada suratnya. Klien saya tidak pernah menerima surat penangkapan atau menandatanganinya,” papar dia.  Gunadi akan membuktikan di hadapan majelis hakim, bahwa Christea sama sekali tidak mengetahui bila tempat yang dilakukannya kampanye adalah masuk dalam katagori lembaga pendidikan.  “Di UU Pemilu tidak ada penjelasan. Kita akan minta pembuktikan dari saksi ahli apa yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan. Tempatnya atau sarananya atau proses belajarnya. Ini akan kita perdebatkan,” tutup dia. (van/mar)