Kasus Pupuh P21, Empat Tersangka Lain Segera Ditahan

MALANG – Kasus dugaan korupsi program Gerakan Produksi Peningkatan Pertanian Berbasis Korporasi (GP3K) pada Komunitas Petani Peternak Nelayan Indonesia (KOPPINDO) Kabupaten Malang, yang menyeret Sekjen KOPPINDO, Pupuh Swastomo akan segera disidangkan. Kemarin, berkas acaara pemeriksaan dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Kepanjen.
Dengan begitu maka secepatnya penahanan warga Bumi Mondoroko Raya Singosari ini akan berpindah menjadi tahanan Kejaksaan. Pernyataan tersebut disampaikan Kasatreskrim Polres Malang, AKP Muhammad Aldy Sulaeman kepada Malang Post kemarin siang.
“Saya baru mendapat surat dari kejaksaan yang menyatakan bahwa berkas kasus Pupuh Swastomo sudah P21 (lengkap),” kata Aldy.
Mantan tenaga pendidik (Gadik) SPN Brimob Polda Jatim ini akan segera melimpahkan berkas Pupuh tahap dua ke Kejaksaan. Pelimpahan tahap kedua tersebut, tersangka bersama dengan barang bukti akan dilimpahkan. “Kapan pelimpahannya, pasti secepatnya dalam minggu ini,” katanya.
Bagaimana dengan empat tersangka lain dalam kasus korupsi ini, Aldy mengatakan bahwa empat tersangka lain juga akan dipanggil diperiksa sebagai tersangka pada minggu ini. “Pokoknya berkas Pupuh kami limpahkan Kejaksaan, empat tersangka baru ini akan langsung kami tahan,” tandasnya.
Dugaan korupsi ini, bermula dari Kementerian BUMN memberikan tugas kepada PT. Pertani untuk melaksanakan program ketahanan pangan berbentuk program GP3K pada 2011 lalu. Dari program itu, PT. Pertani Malang bekerjasama dengan KOPPINDO selaku mitra koordinator petani. KOPPINDO mengkoordinir kelompok tani untuk menanam padi di wilayah Kabupaten Malang.
Pascapanen, KOPPINDO wajib menagih pengembalian pinjaman dari petani atau kelompok tani. Total pinjaman yang diberikan oleh PT. Pertani Malang kepada KOPPINDO melalui Pupuh Swastomo senilai lebih kurang Rp 2,3 miliar.
Ketika kelompok tani binaan KOPPINDO panen, maka wajib mengembalikan pinjaman ke KOPPINDO untuk diberikan kepada  PT. Pertani Malang, Juni 2012. Namun kenyataannya, ketika habis jangka waktunya, KOPPINDO hanya mengembalikan pinjaman dalam bentuk barang yang tidak terpakai dan uang tunai yang nilainya tidak sesuai dengan pinjaman awal, yaitu hanya Rp 494 juta. Dari sinilah mulai terkuak dugaan korupsi. Berdasarkan audit BPKP yang dikeluarkan 30 Desember 2013, jumlah kerugian negara sebesar Rp 1,27 miliar.(agp/aim)