Surat Dakwaan Christea Dituding Tidak Sah

MALANG-Sidang pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan caleg Partai Demokrat, DR. Christea Frisdiantara digelar kemarin di Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang. Pria yang juga berprofesi sebagai dosen ini, menjalani sidang didampingi enam penasehat hukumnya. Yakni Gunadi Handoko, SH, MM, M.Hum, Gatot Soerodjo SH, Nur Saifur Rauf SH, Paulus Sungkono SH, Edwin Krisnawanto SH dan Hatarto Pakpahan SH. Christea dilaporkan Panwaslu Kota Malang karena melakukan kampanye di lembaga pendidikan Bhakti Luhur, Sukun.
Dalam perkara Nomor 239/Pid.B/2014/PN.Mlg itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Malang, Dodik Hermawan SH, MH menyatakan bila politikus Partai Demokrat itu dianggap terbukti melanggar Pasal 299 junto Pasal 86 (1) huruf h UU RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ancaman maksimal hukuman dua tahun penjara. Untuk melengkapi berkas pemeriksaannya, jaksa juga memeriksa dan menghadirkan enam saksi.
Mulai dari anggota Panwaslu Kota Malang, Fajar Santosa, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang, Suwarjana, SE, MM, komisioner KPU Kota Malang, Zaenudin ST, guru SMK Bhakti Luhur, Agustinus Goe Gunit Nuban, ibu asrama Bhakti Luhur, Yohana Eko dan Ketua RT17 Pisang Candi Sukun, Yoedi Hendranata. Saat sidang digelar, majelis hakim yang diketuai Achmad Guntur SH menegaskan proses sidang dan putusan akhir dilakukan hingga semalam karena memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama tujuh hari setelah pelimpahan berkas perkara, Kamis (17/4) lalu.
Dalam proses persidangan, Gunadi Handoko, ketua tim kuasa hukum Christea menegaskan bila surat dakwaan Nomor PDM-02/Malang/Euh.2/04/2014 adalah tidak sah. “Setelah kami pelajari surat dakwaan jaksa, kami mengajukan keberatan dengan berbagai alasan,” ungkapnya. Alasan pertama, pelimpahan perkara yang diajukan jaksa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, jaksa melimpahkan perkara aquo (perkara yang diperselisihkan) dengan berita acara pemeriksaan biasa.
“Hal ini sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 263 (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2012. Yang kedua, perkara aquo telah lewat tenggang waktu penyelesaian tindak pidana pemilu. Alasan ketiga, surat dakwaan jaksa tidak jelas dan keliru dalam menentukan unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan,” urai pengacara senior tersebut. Dijelaskan dalam eksepsinya, kekeliruan itu tidak memenuhi syarat materil surat dakwaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 143 (2) huruf b KUHAP.
“Pasal itu menetapkan syarat isi surat dakwaan harus berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan kualifikasi subjek sesuai dengan ketentuan umum UU RI Nomor 8 Tahun 2012 yakni peserta pemilu adalah partai politik,” terang dia. Logikanya, dipaparkan Gunadi, ketika peserta pemilu adalah partai politik, tentu saja pelaksana kampanye dan petugas kampanye pemilu adalah partai politik atau anggota partai politik yang ditugaskan partai bersangkutan untuk kegiatan tersebut.
“Sedangkan klien kami mengikuti sosialisasi kampanye tersebut bukan tugas, perintah atau bahkan perwakilan dari partai politik. Melainkan inisiatif pribadi dalam melakukan sosialisasi pemilu. Dengan adanya terminologi dalam UU itu, sudah jelas makna dari peserta pemilu adalah partai politik, bukan klien kami yang dijadikan terdakwa,” ungkap Wakil Ketua DPC Peradi Malang tersebut. Alasan keempat, Pasal 86 (1) huruf h UU RI Nomor 8 Tahun 2012 yang di-junctokan dengan Pasal 299 bukan merupakan tindak pidana pemilu.

Batal Demi Hukum
MASIH dalam eksepsi yang dibacakan secara bergantian oleh tim kuasa hukumnya, saat caleg terpilih Partai Demokrat dari Dapil Sukun itu disidik di Polres Malang Kota, tidak didasarkan pada ketentuan UU RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang proses penyidikan terhadap anggota DPRD Kota ataupun Kabupaten yang telah diatur pada bagian 15 Pasal 391 (1) UU aquo. Isinya menyatakan bawa pemanggilan dan pemeriksaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD Kabupaten atau Kota yang disangka melakukan perbuatan pidana harus mendapat persetujuan tertulis oleh gubernur.
“Ini namanya surat dakwaan jaksa didasarkan pada prosedur penyidikan yang cacat hukum. Sebab,  klien kami masih berstatus aktif sebagai anggota DPRD Kota Malang. Nyatanya, penyidik Polres Malang Kota yang menangani penyidikan klien kami tidak mendapat persetujuan atau melakukan permohonan izin kepada Gubernur Jatim sehingga penyidik tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam UU tersebut,” tegas Wakil Ketua IKADIN Malang ini.
Dengan berbagai alasan ini, tim kuasa hukum Christea meminta majelis hakim untuk memutuskan surat dakwaan jaksa adalah batal demi hukum. Tidak hanya itu, mereka meminta hakim yang mengadili perkara ini, menyatakan surat dakwaan jaksa tidak memenuhi ketentuan syarat materil dan kabur, menolak surat dakwaan jaksa dan meminta Christea lepas dari segala tuntutan hukum. (mar)