Christea Dapat Angin Segar

MALANG - Terdakwa dugaan pelanggaran pemilu, DR. Christea Frisdiantara mendapat angin segar. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang kemarin, banyak keterangan dari saksi yang dihadirkan di persidangan, meringankan posisinya sebagai orang yang duduk di kursi pesakitan. Keterangan meringankan itu didapat dari anggota Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Kelurahan Pisang Candi Sukun, Umbar Wulandari, anggota Divisi Pengawasan Panwascam Sukun, Luluk Dian Nurhayati serta dua saksi ahli dari Universitas Merdeka Malang, Eduardus Marius (ahli Tata Negara) dan Setyono (ahli Hukum Pidana).
Diperiksa majelis hakim yang diketuai Achmad Guntur SH, saksi Umbar mengaku sudah melakukan pengawasan kepada Christea karena melakukan kampanye di lembaga pendidikan Bhakti Luhur, Sukun. Kepada hakim, dia menerangkan segera mendatangi lokasi tersebut usai mendapat pemberitahuan dari Panwaslu Kota Malang melalui Panwascam Sukun. “Pikiran mereka, klien kami melakukan kampanye di tempat pendidikan. Setelah melakukan pemantauan, dilihat bila antara tempat pendidikan dan asrama atau mess itu dipisahkan,” tutur Gunadi Handoko, SH, MM, M.Hum, ketua tim kuasa hukum Christea.
Di kesaksian itu pula, Umbar mengakui bila politisi Partai Demokrat tersebut tidak melakukan kampanye. Melainkan hanyalah sosialisasi pencoblosan. “Yang dilarang dalam UU Pemilu adalah melakukan kampanye yang menawarkan visi, misi dan program. Ini harus dilihat secara satu kesatuan. Klien kami hanya melakukan sosialisasi dan tidak ada larangan,” ungkap dia.  Yang menarik, terungkap pula fakta bila ketiga anggota PPL Pisang Candi yakni Umbar Wulandari, Topan Aprilianto dan Suprapto telah mengirimkan laporan harian tahapan kampanye ke Panwascam Sukun dan Panwaslu Kota Malang.
Laporan itu berisi mereka tidak merekomendasikan acara yang digelar Christea dan tim suksesnya di tempat tersebut, dibawa ke KPU Kota Malang dan pihak kepolisian. Istilah kampanye juga ditegaskan oleh saksi Eduardus Marius yang menyatakan bahwa kampanye harus berisi pemaparan visi, misi dan program. “Artinya bahwa saksi ahli juga menyatakan apa yang dilakukan klien kami bukanlah kampanye. Dalam laporan PPL, acara itu juga sudah dibubarkan atas kesepakatan dengan tim sukses,” lanjut Wakil Ketua DPC Peradi Malang itu.

Pertanyakan LSM ISD
SIMPATISAN Christea dan tim pengacaranya mencium ada ketidakberesan dalam proses laporan tindak pidana pelanggaran pemilu di Bhakti Luhur, Sukun tersebut. Mereka mencurigai ada yang bermain dalam laporan tersebut. Mereka juga mempertanyakan kewenangan LSM Institut Sosial untuk Demokrasi (ISD) yang melaporkan acara Christea itu, hingga berbuntut Fajar Santosa, bagian Divisi Penindakan Panwaslu Kota Malang melapor ke Polres Malang Kota.
Dua anggota LSM ISD, Michael Gerits Kriswanto dan Jufri Lewie Pelleng mengaku bila LSM-nya memiliki wilayah pemantauan pemilu di Malang Raya. Namun, saat didesak kewenangan sertifikat akreditasinya, kedua saksi yang berstatus mahasiswa itu tidak bisa menunjukkannya, termasuk dalam ketentuan di UU Pemilu. Ironisnya, mereka mengaku LSM ISD ternyata hanya memiliki legal standing (wilayah kekuasaan) di daerah Kabupaten.  
“Mereka melaporkan dugaan pelanggaran klien kami atas nama organisasinya, bukan atas nama pribadi. Padahal, legal standing LSM ISD tersebut, hanyalah di wilayah kabupaten sesuai dengan akreditasi yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Malang. Jadi mereka tidak punya kewenangan untuk melaporkan karena temuan dugaan pelanggaran ini ada di Kota Malang,” urai Wakil Ketua IKADIN Malang ini. Dengan kata lain, tegasnya, kasus ini harus batal demi hukum.
Alasannya, LSM ISD yang melapor ke Panwaslu Kota Malang tidak memiliki kewenangan di Kota Malang. “Kalau seperti ini, atas dasar apa Panwaslu Kota Malang melakukan penindakan. Pasal 234 (1) huruf c dalam UU RI Nomor 8 Tahun 2012 sudah dijelaskan bahwa pemantau pemilu terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Propinsi atau kota/kabupaten sesuai cakupan wilayahnya. Mereka sudah melanggar aturan ini,” pungkasnya. (mar)