Hakim Vonis Christea Bersalah

MALANG - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Malang, akhirnya menjatuhkan hukuman dua bulan penjara dan masa percobaan empat bulan kepada Dr. Christea Frisdiantara, dalam sidang putusan dugaan pelanggaran pemilu.
Putusan ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa, yakni empat bulan penjara dan denda Rp 10 juta. Menurut Achmad Guntur SH, ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut, politisi Partai Demokrat itu dianggap bersalah melakukan kampanye di kawasan lembaga pendidikan.
Selain hukuman penjara, pria yang juga dosen ini dihukum untuk membayar denda Rp 5 juta. ‘’Kalau denda ini tidak dibayar, maka diganti hukuman kurungan satu bulan,’’ kata Guntur.  
Menanggapi putusan tersebut, Gunadi Handoko, SH, MM, M.Hum, Ketua tim pembela Christea mengaku menghormati keputusan tersebut. Namun, melihat pertimbangan yang disampaikan majelis hakim, dia mengatakan bila hakim tidak obyektif.
‘’Putusan majelis hakim hanya mempertimbangkan saksi pelapor saja. Padahal, kami menghadirkan banyak saksi yang meringankan termasuk saksi ahli. Inilah menurut saya tidak obyektif,’’ paparnya.  
Akibat putusan ini pula, menurut dia, tim kuasa hukum juga mencurigai ada opini yang dibentuk untuk Christea, bahwa dia bersalah seperti Edi Prayitno, caleg PKPI yang sudah dihukum terlebih dulu.
‘’Legal standing pelapor saja sudah tidak punya kewenangan karena sertifikasinya dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Malang. Mereka juga melapor bukan sebagai warga negara, tapi pemantau pemilu. Lalu tidak ada satupun saksi yang melihat terdakwa menyampaikan visi, misi dan program,’’ urai Gunadi.
Namun, hingga semalam, dia dan timnya masih melakukan pembicaraan serius dengan Christea untuk upaya hukum berikutnya. ‘’Kami masih diskusi, apakah akan menerima atau banding,’’ tutupnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Malang, Hendri ST MT mengaku belum memberi keputusan resmi terkait putusan hukum yang diberikan kepada Christea.
Lembaga penyelenggara pemilu itu masih menunggu sampai ada pemberitahuan resmi dan keputusan hukum yang incracht atau memiliki kekuatan hukum tetap.
Dia mengaku tidak ingin berspekulasi. Meski demikian, lanjutnya, berdasarkan Pasal 90  UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD,  KPU memiliki kewenangan untuk membatalkan caleg yang dinyatakan bersalah.
Pasal itu berbunyi : ‘’Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa : a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau  b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.’’
‘’Kami sendiri belum menetapkan caleg terpilih untuk anggota DPRD Kota Malang. KPU Kota Malang baru menggelar rapat pleno penghitungan perolehan suara 11 Mei mendatang oleh KPU Kota Malang,’’ tegasnya.  Sedangkan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Malang, Adi Sancoko mengatakan, masih memantau terus perkembangan proses hukum yang dialami oleh salah satu caleg terpilih tersebut.  (van/mar)