Polisi SP3 Kasus Kades Tunjungtirto

Hanik Dwi Martiya P, ketika diperiksa pertengahan April lalu.

MALANG – Hanik Dwi Martiya P, Kepala Desa (Kades) Tunjungtirto Kecamatan Singosari, akhirnya bisa bernafas lega. Pasalnya penyidikan dugaan pelanggaran pidana pemilu, yang sempat ditudingkan kepadanya tidak berlanjut. Penyidik Reskrim Polres Malang, yang menangani perkaranya telah menghentikan penyidikan perkaranya dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) 
Pernyataan itu disampaikan Kanit Idik IV Reskrim Polres Malang yang menangani perkara pelanggaran pidana pemilu, Iptu Sutiyo SH M.Hum. Menurutnya, penyidikan kasus dugaan pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan Hanik, dihentikan berkas kurang lengkap dan batas waktu penyidikan sudah habis.
“Sesuai pasal 261 ayat 3 Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu, batas waktu melengkapi berkas setelah dikembalikan dari Kejaksaan adalah tiga hari. Sedangkan kami sudah berusaha untuk melengkapi, tetapi berkas dikembalikan lagi. Karena ketentuan undang-undang batas waktu tiga hari, maka penyidikan perkaranya dihentikan pada akhir April lalu,” terangnya.
Menurut Sutiyo yang juga Kanit UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) Polres Malang, sejak dilaporkan ke Polres Malang, penyidik memiliki waktu 14 hari untuk melakukan penyidikan. Setelah semua sudah diperiksa, penyidik lalu melimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kepanjen.
“Pelimpahan berkas pertama dikembalikan lagi karena diminta untuk melengkapi. Dan setelah dilengkapi sesuai petunjuk kemudian kami limpahkan untuk kali kedua. Ternyata masih ada kekurangan dan berkas dikembalikan lagi, tetapi sudah habis batas waktu tiga hari,” paparnya.
Sekedar diketahui, tuduhan yang diarahkan kepada Hanik ini, karena dia telah menunggangi pengajian dengan mengkampanyekan suaminya, Didik Gatot Subroto yang merupakan calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Malang dari PDIP Dapil II. Yang bersangkutan juga membagikan kerudung kepada sekitar 60 jamaah yang hadir.(agp/aim)