Anggota Panwaslu Dilaporkan ke Bawaslu

KEPANJEN - Anggota Panwaslu Kabupaten Malang Eka Fatmawati Spd, dilaporkan ke Bawaslu RI oleh Forum Penyelamat Demokrasi (FORMAD) kemarin. Dia diduga membuat keterangan palsu saat mendaftarkan diri menjadi anggota Panwaslu. Menilik hal itu, FORMAD menilai Eka mencederai proses pesta demokrasi di Kabupaten Malang.
Direktur FORMAD Abdul Majid SH Mhum mengatakan, pada tahun 2009 silam Eka Fatmawati sebenarnya tercatat sebagai salah satu caleg DPRD Kota Batu. Hal itu dibuktikan dengan Eka Fatwati tercatat sebagai caleg dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).
“Kami mempunyai buktinya yakni salinan Daftar Caleg Tetap (DCT) yang tercantum nama Eka Fatmawati di dalamnya,” ujarnya kepada Malang Post kemarin. Menurutnya, yang bersangkutan seharusnya tidak boleh mendaftar menjadi anggota Panwaslu
Ditambahkan, sesuai peraturan UU No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, mengatur bahwa calon anggota peneyelenggara pemilu harus tidak aktif sebagai parpol selama lima tahun. “Seharusnya yang bersangkutan tidak boleh mendaftar Panwaskab pada tahun 2009-2014. Untuk itu, kami laporkan ke Bawaslu,” kata dia.
Menurut Majid, Ika lolos seleksi sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Malang dan dilantik pada tahun 2013 silam. Hal itulah yang membuat kejanggalan FORMAD. Karena saat dilantik, status Ika keluar dari parpol baru empat tahun. Dia menduga yang bersangkutan membuat keterangan palsu saat mendaftar menjadi Panwaslu.
“Kami menduga ada maksud tertentu yang bersangkutan mendaftar sebagai anggota Panwaslu,” tegasnya.  Selain itu, Ika yang menjabat sebagai Pimpinan Divisi dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Malang ini, bisa dijerat pidana. karena telah membuat pernyataan palsu saat mendaftar sebagai Panwaslu.
Sementara itu, Eka Fatmawati biasa saja menanggapi laporan tersebut. Namun, dia berkeyakinan apa yang dilakukannya tidak melanggar hukum. “Ya kita lihat saja perkembangan kasus ini. Yang jelas selama saya menjabat sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Malang, bekerja sesuai aturan dan tidak memihak,” terangnya.
Wanita berjilbab ini mengatakan, dirinya memang mendaftar sebagai Caleg PKNU di Kota Batu supaya kuota perempuan di partai tersebut tercukupi. Kendati sebagai caleg, dia mengaku tidak melakukan aktivitas kampanye politik seperti kampanye. “Untuk itu, saya biasa saja ketika tidak lolos sebagai anggota dewan,” imbuhnya.
Sedangkan dia mempunyai keyakinan kuat bahwa Bawaslu RI akan bersikap bijak terkait masalah ini. “Sebenarnya aturan UU No 15 tahun 2011 itu, diperuntukan bagi strukutural yang ada di oerganisasi partai. Saaat itu, saya tidak masuk di struktural manapun organisasi PKNU,” tuturnya (big/nug)