Polres Malang Ambil Alih Kasus Mangunrejo

MALANG – Kasus dugaan korupsi penyaluran alokasi dana desa (ADD) 2013 di Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen, akan diambil alih Polres Malang. Selanjutnya, Unit Tipikor Reskrim Polres Malang yang menangani, akan langsung melakukan penyelidikan dengan mengklarifikasi ke beberapa orang.
Pernyataan itu disampaikan Kasatreskrim Polres Malang, AKP Muhammad Aldy Sulaeman SIK, kepada Malang Post kemarin. Dia mengatakan bahwa, hari ini Unit Tipikor Reskrim, akan melakukan koordinasi dengan Polsek Kepanjen, yang menerima pengaduan awal dari masyarakat Desa Mangunrejo.
“Kasusnya akan kami ambil. Karena berkaitan dengan kasus korupsi, akan ditangani langsung oleh unit khusus Tipikor. Apalagi, kasus korupsi ini menjadi atensi Polres Malang untuk dilibas,” terang Aldy Sulaeman.
Sebelum nanti kasusnya dinaikkan ke tingkat penyidikan, polisi akan melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bahan keterangan (Pulbaket) dari beberapa orang saksi. Selain warga yang membuat pengaduan, juga meminta keterangan Kepala Desa Mangunrejo, Dulani serta beberapa orang perangkat desa.
“Jika dalam penyelidikan nantinya, terbukti ditemukan adanya penyelewengan dana ADD, maka kasusnya akan langsung kami naikkan ke penyidikan. Selanjutnya, kami akan langsung menetapkan tersangka atas dugaan kasus korupsi tersebut,” tandas mantan tenaga pendidik (Gadik) SPN Brimob Polda Jatim ini.
Sekedar diketahui, beberapa hari terakhir gejolak keresehan menyelimuti masyarakat Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen, setelah muncul dugaan korupsi penyaluran alokasi dana desa (ADD) 2013, yang dianggap tidak tepat sasaran, dilakukan Kepala Desa Mangunrejo, Dulani. Bahkan, Selasa (20/5) lalu warga sudah mengadukan kasus ini ke Polsek Kepanjen.
Beberapa item dalam surat pengaduan yang diajukan ke Polsek Kepanjen diantaranya, selain dugaan penyelewengan ADD 2013, juga tentang legalitas ijazah SMP saat maju dalam pilihan Kepala Desa. Pasalnya warga mengetahui Dulani, baru ikut ujian Paket B kemarin.
Penyaluran ADD 2013 yang dianggap tidak transparan, adalah penyaluran dana sosial. Seperti dana untuk perawatan Musala, dana olahraga pemuda serta dana kemiskinan. Dimana anggaran perawatan setiap Musala biasanya sebesar Rp 400 ribu setiap ADD turun, namun pada ADD 2013 hanya mendapat Rp 45.000.
Juga anggaran olahraga yang diambilkan dari dana ADD. Seharusnya anggaran olahraga sebesar Rp 4,5 juta, tetapi yang diberikan baru Rp 750 ribu pada awal 2014 lalu. Dan dana kemiskinan untuk warga yang juga tidak diberikan.(agp)