Polres Usut Kelalaian Pihak Sekolah

Kasus Pengeroyokan Siswa SMP Negeri 1 Tajinan
MALANG- Kasus pengeroyokan yang menewaskan Muhammad Andi Nur Fahmi, siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Tajinan, tidak cukup berhenti dengan penetapan 14 siswa sebagai tersangka. Tetapi penyidik Satreskrim Polres Malang mulai menyelidiki unsur kelalaian pihak sekolah. Jika nantinya terbukti, bukan tidak mungkin polisi juga akan menetapkan tersangka baru dari pihak sekolah dengan dijerat pasal kelalaian.
Pernyataan itu disampaikan Kasatreskrim Polres Malang AKP Wahyu Hidayat, kepada Malang Post kemarin. Ia mengatakan bahwa fokus penyelidikan saat ini mencari unsur kelalaian pihak sekolah. Alasannya, karena kejadian pengeroyokan tersebut terjadi di dalam lingkungan sekolah. "Penyelidikan kasus pengeroyokan ini tidak berhenti. Kami tetap akan mengembangkan kasusnya, terutama mencari unsur kelalaian dari pihak sekolah," ungkap Wahyu.
Achmad Andi, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Malang, mengaku sangat prihatin dengan peristiwa pengeroyokan yang terjadi di dalam lingkungan SMP Negeri 1 Tajinan. Apalagi sampai mengakibatkan korbannya meninggal dunia.
Politisi dari Partai Golkar ini meminta pihak sekolah harus bertanggungjawab atas insiden tersebut. Kepala Sekolah (Kasek) dan Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) adalah orang yang paling bertanggungjawab. Karena pengeroyokan berada di dalam lingkungan sekolah. "Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah harus dicopot dari jabatannya. Karena mereka tidak mampu menciptakan rasa aman dan ketentraman di lingkungan sekolah. Kejadian itu sudah menjadi preseden buruk di dunia pendidikan. Diknas harus bisa memberikan sanksi tegas," tegas Achmad Andi, kemarin.
Untuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Achmad Andi menambahkan harus segera bertindak dengan mengumpulkan seluruh kepala SMP dan SMA di Kabupaten Malang. Mereka harus diberikan breefing untuk bisa menciptakan keamanan di setiap sekolah. Karena selama ini pendidikan selalu menjadi sorotan. "Jangan sampai kejadian ini terulang lagi," paparnya.
Hal senada juga disampaikan Unggul Nugroho, anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi Gerindra. Ia menyayangkan sekali kejadian itu, apalagi pihak sekolah mengatakan tidak tahu dengan kejadian pengeroyokan tersebut. "Semua siswa yang berada di dalam lingkungan sekolah, apalagi masih jam sekolah adalah tanggung jawab sekolah. Apapun yang terjadi, sekolah yang bertanggungjawab. Kalau pihak sekolah mengatakan tidak tahu, lantas kemana semua mereka saat kejadian," ujar Unggul.
Dia menegaskan bahwa berkaitan dengan kejadian ini, pihak sekolah layak ditindak pidana. Yaitu dengan pidana unsur kelalaian. Kasek dan dewan guru harus disanksi tegas dengan peraturan yang berlaku, agar kejadian ini menjadi pelajaran dan tidak terjadi di sekolah lain.
"Siswa saja kalau tidak mengerjakan PR karena lupa, atau terlambat datang ke sekolah karena macet dikenakan hukuman oleh sekolah. Masak kejadian pengeroyokan dan mengakibatkan korbannya meninggal dunia tidak ada sanksi. Harus ada sanksi tegas dari Diknas dan instansi terkait," tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Budi Siswoyo mengatakan bahwa sanksi untuk pihak sekolah pasti ada. Namun dia masih menunggu hasil investigasi dan pemeriksaan dari kepolisian. "Pasti akan ada sanksi, tapi masih menunggu," katanya. (agp/udi)