Dana Instakas dan Dana Pinter Berbeda

Thomas Kusumajaya bersama MS. Alhaidary, kuasa hukumnya.

Sidang Danamon
MALANG- PT. Danamon berusaha lolos dari jeratan perkara perdata yang membelitnya. Dalam sidang lanjutan yang digelar kemarin di PN Malang, pihak Thomas Kusumajaya, 55 tahun, warga Jalan Peltu Sujono Malang menolak semua jawaban yang diberikan pihak PT. Bank Danamon dalam sidang sebelumnya. Saat itu, Bank Danamon malah memunculkan persoalan lain.  Yakni Thomas pernah menunggak pembayaran Kredit Tanpa Agunan (KTA) Instakas produk Bank Danamon sebesar Rp 70 juta bulan Maret 2013 lalu. Dalam sidang kemarin, Thomas pun mengakui perihal tunggakan itu.
Hal ini disampaikannya dalam replik (jawaban Thomas sebagai penggugat) terhadap jawaban yang diberikan Bank Danamon. “Pihak Bank Danamon berusaha menyembunyikan fakta yang sesungguhnya dalam rangka mencari alasan pembenaran atas tindakan perbuatan melawan hukum yang diperbuatnya,” tutur MS. Alhaidary SH, kuasa hukum Thomas. Dalam perkara perdata ini, terangnya, bukan dana Instakas yang dipermasalahkan kliennya, melainkan dana Pinter  sebesar Rp 250 juta dengan jaminan ruko milik Thomas di daerah Gadang.
“Jadi beda antara dana Instakas dengan dana Pinter. Dana Instakas itu adalah kredit tanpa agunan yang diberikan oleh Bank Danamon kantor pusat kepada Thomas sebesar Rp 70 juta. Memang empat bulan di tahun 2013, yakni Februari, Maret, Juni dan Agustus pernah menunggak. Namun sudah dilunasi bulan November 2013. Malahan, sebelum dilunasi kreditnya sebesar Rp 70 juta itu, kredit Thomas di-top up hingga menjadi Rp 78 juta. Itu kredit baru dan hingga sekarang masih berjalan,” urai Haidary, panggilannya.
Bahkan, pihak Bank Danamon sendiri sudah menyatakan kredit Instakas sebesar Rp 70 juta sudah dilaporkan lunas kepada SID BI. Selain Instakas, Thomas juga mengambil kredit di Bank Danamon dengan nama Dana Pinter (pinjaman terproteksi) sebesar Rp 250 juta, bulan Februari 2013  dengan cara mengangsur lewat rekening miliknya secara auto debet.  “Tapi, pihak Bank Danamon dalam jawaban tertulis minggu lalu, menyatakan bahwa klien saya ini dilaporkan ke BI karena menunggak pembayaran Dana Instakas. Jadi tidak ada korelasinya,” terang dia.      
Lucunya, masih menurut Ketua DPC Ikadin Malang Raya ini, bagaimana mungkin fasilitas kredit Dana Pinter yang baru disetujui dan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit tanggal 12 Februari 2013, tiba-tiba tercatat dalam SID BI sejak bulan yang sama dan sudah mengalami kolektabilitas 2. “Masak status kolektabilitas 2 ini muncul hanya karena ada fasilitas kredit lain yang pembayarannya mengalami telat bayar? Padahal dapat dibuktikan bahwa pembayaran atas fasilitas kredit Dana Instakas telah dinyatakan lunas,” tegasnya.
Menurut Haidary, dengan jawaban yang sudah diberikan kepada hakim, pihak Bank Danamon dianggap melakukan pembohongan publik. “Kami minta majelis untuk menerima gugatan kami dengan bukti-bukti otentik yang kami berikan,” pungkas dia. Sementara itu,  kuasa hukum Bank Danamon, Agus Muwarto SH mengaku akan mengikuti proses hukum berikutnya. “Kalau isi jawaban yang diberikan penggugat, kami sama sekali belum tahu. Kami ikuti saja,” tegasnya. (mar)