Rekor, Pejabat Disdikpora yang Terjerat Hukum

Sudah 12 PNS, Paling Banyak Dibandingkan Daerah Lain di Jatim
BATU- Polres Batu memastikan jika delapan tersangka judi remi, yang tertangkap Selasa (24/6/14) malam, enam di antaranya PNS di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dan satu lagi PNS Dinas Perumahan Kota Batu. Sedangkan satu tersangka lain merupakan guru swasta, yang kesemuanya hingga Kamis kemarin masih ditahan di Mapolres setempat.
Dengan begitu, maka hanya dalam waktu 19 bulan jumlah PNS di lingkungan Disdikpora Kota Batu yang kesandung persoalan hukum, sudah tembus 12 orang. Bisa jadi ini merupakan rekor, dibanding jumlah persoalan hukum yang dilakukan PNS di pemerintah daerah lainnya di Jatim.
November 2012, waktu itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu RM Zakaria juga lebih dulu kesandung perkara korupsi pengadaan barang dari dana alokasi khusus (DAK) Dindik tahun anggaran 2010. Jaksa tidak hanya menyeret Zakaria, melainkan juga lima orang anak buahnya. Yakni, Yenny Prijastuti (PPK), Indrawati Dwi Retnani (PPK), Bachtiar Junaedi (Panitia Penerima Hasil Pengadaan-PPHP), Abu Mansyur (PPHP), dan Abdul Rozak (PPHP) yang sudah diadili di persidangan Tipikor Surabaya.
Terkait delapan tersangka judi remi itu sendiri, sejauh ini memang belum ada dari pihak keluarga maupun instansi tempat mereka bertugas, yang sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Wakapolres Batu, Kompol Sitanggang, mengatakan boleh-boleh saja pihak keluarga mengajukan penangguhan, karena itu merupakan hak dari masing-masing tersangka. Namun menyangkut dikabulkan ataukah tidak, menjadi kewenangan Kapolres.
”Sampai sekarang belum ada yang mengajukan, dan kalau ada nanti kami proses,”ujar Sitanggang menjawab Malang Post, siang kemarin.
Delapan tersangka itu secara resmi ditahan, sejak Rabu (24/6) dari penangkapan Selasa (24/6) malam. Yakni, Premadi (53) warga Jalan Lesti Kelurahan Ngaglik (Kabid Pendidikan Menengah Disdikpora), Totok Iswanto (53) warga Jalan Trunojoyo Kelurahan Songgokerto (Sekretaris Dinas Perumahan), Heri Sunomo (57), warga Jalan Brantas mantan pengawas TK/SD Disdikpora yang menjabat Ketua Komite Sekolah SDN 1 Ngaglik.
Tersangka lain, M.Gufron (43) warga Jalan Bukit Berbunga Sidomulyo (Kasi Dikamas dan PAUD Pendidikan Non Formal), Lestari (65) warga Jalan Pandanrejo (Ketua Bapopsi dan Kepala Sekolah SMP PGRI 2 Pandanrejo). Naseri (50) warga Jalan Slamet Desa Bumiaji (guru SDN 3 Sidomulyo). Lalu ada Sasmito Aji (54), warga Jalan Raya Mojorejo dan Miskar (49) warga Jalan Prowowongso Desa Pandanrejo, keduanya merupakan PNS guru yang sejatinya sedang dipromosikan menjadi kasek SDN.
PERWALI KODE ETIK
Dari informasi yang dihimpun Malang Post menyebutkan, perjudian remi itu sudah digelar sejak Maret lalu, dilakukan sehabis pulang kantor atau saat lagi suntuk. Namun pengakuan tersangka, mereka melakukannya sebulan sekali.  Pola perjudian itu,  potongan (separuh) kartu remi digunakan untuk tukar poin. Satu poinnya dihargai Rp 25 ribu, namun belum terungkap berapa nilai taruhannya karena saat penggerebekan polisi hanya mendapatkan barang bukti uang Rp1.585.000 dan tiga set kartu remi.
Sitanggang menjelaskan, proses penggerebekan diawali pengintaian selama dua hari di sekitar kantor Disdikpora Jalan Bukit Berbunga Desa Sidomulyo. Begitu mendapat kepastian, pukul 20.30 enam orang polisi langsung bergerak. ”Mereka bermain remi maksimal dua jam untuk melepas suntuk dengan bermain sesama teman kerja,” jelas Sitanggang.
Dari delapan tersangka itu, tiga di antaranya malam itu masih mengenakan pakaian dinas, salah satunya adalah Premadi yang Selasa lalu terpaksa nglembur untuk mempersiapkan berkas-berkas untuk rapat kerja di Surabaya bersama Kadisdikpora Hj Mistin, Rabu (25/6) pagi. Bahkan dalam penangkapan, sejumlah mobil dinas di lingkungan Disdikpora ikut dibawa ke Mapolres.
Kesemua tersangka siang kemarin terlihat lesu dan tak bersemangat, walaupun ada keluarga dan kerabat yang sudah membesuk mereka. Di dalam tahanan, mereka juga diperlakukan sama halnya penghuni tahanan lain. ’’Mereka juga makan menu jatah yang disediakan penyidik, dan kalau memang mereka pilih makan dari kiriman keluarga ya boleh-boleh saja,’’ terang seorang polisi.
Kepala Inspektorat Pemkot Batu, Susetya Herawan mengatakan belum menentukan tindakan kepada para PNS tersebut. Alasannya, proses hukum masih berjalan di kepolisian, dan pihaknya pun menunggu tim Baperjakat untuk membahas kasus itu. ”Dicopot atau tidak dari jabatan mereka ya nunggu proses hukum di eskternal, baru kemudian kami proses di Baperjakat,” terangnya, kemarin.
Herawan menambahkan, dalam waktu dekat Inspektorat akan mengajukan Perwali tentang Kode Etik Pegawai. Saat ini draftnya sudah ada tinggal disempurnakan dengan SKPD terkait. Adanya Perwali Kode Etik itu, kata dia, paling tidak bisa digunakan rujukan atau kewajiban setiap hari para pegawai di lingkungan Pemkot Batu.
Kasus perjudian tersebut memang menggemparkan Pemkot Batu, sehingga keberadaan Perwali Kode Etik sangat mendesak.”Nanti bisa saja ada Majlis Kode Etik yang akan memberikan sanksi atau hukuman bagi pegawai yang melanggara kode etik. Saat ini kami fokus untuk pembahasan draft dulu,”paparnya. (mik/lyo/han)