Mohon Ma'af, website sedang perbaikan.
Dapatkan Update Berita Terbaru di :
        www.malangpost.net

Di Vonis Bersalah, Kades Bululawang Tidak Ditahan

MALANG – Kepala Desa (Kades) Bululawang, Hasan Bashori, ditetapkan bersalah oleh Ketua Majelis Hakim, Darwanto, SH, dalam sidang kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, siang kemarin. Ia terbukti melanggar pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan, terhadap seorang warganya, yakni Sampun Prayitno.
Karena kesalahan yang dilakukannya itu, majelis hakim menjatuhkan vonis dua bulan tanpa menjalani hukuman, dengan masa percobaan empat bulan. Putusan tersebut berdasarkan pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa Hasan Bashori.
“Putusan dua bulan dengan masa percobaan empat bulan ini, tidak perlu dijalani dengan penahanan. Tetapi jika dalam masa percobaan, terdakwa Hasan Bashori melakukan tindakan melawan hukum, maka dengan sendirinya akan langsung menjalani hukuman,” tutur Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH.
Sidang penganiayaan ringan yang diajukan penyidik Reskrim Polsek Bululawang ini, termasuk cepat. Tidak ada jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan. Hakim yang memimpin sidang juga hakim tunggal. Tempat duduk JPU, ditempati oleh dua penyidik Reskrim Polsek Bululawang.
Sidang kemarin, selain membacakan dakwaan juga langsung mendengarkan keterangan tiga orang saksi. Saksi pertama adalah Sampun Prayitno, korban penganiayaan. Saksi kedua dan ketiga, adalah pegawai (perangkat Desa) Desa Bululawang, yaitu Avida Hendarti serta Arfan Dwi Junaedi.
Sampun yang diperiksa pertama mengatakan, peristiwa penganiayaan terjadi Rabu 25 Juni sekitar pukul 08.00. Penganiayaan berlangsung di dalam ruang kerja Kades Hasan Bashori. Ceritanya bermula dari Sampun, yang datang ke Balai Desa untuk bertemu dengan Kades.
Sebelum bertemu dengan Kades (Terdakwa), dia bertemu dengan Avida Hendarti. Kemudian oleh saksi dua, Sampun diantarkan ke ruang Kades. “Tujuan saya mau menanyakan proses dan biaya pengurusan surat tanah waris, karena saya diminta tolong oleh tetangga,” ujar Sampun.
Tetapi, Sampun tidak mendapat jawaban yang diinginkan. Sebaliknya, Hasan Bashori malah marah-marah dan mempersoalkan surat yang dikirim Sampun selaku ketua LSM ke bupati Malang pada 29 September 2013, tentang pengangkatan modin dan perangkat di Desa Bululawang yang tanpa musyawarah. Hasan mempermasalahkan, karena menganggap dia dilecehkan di hadapan bupati.
“Saya pertama dicakar mengenai pipi kiri hingga berdarah, kemudian dipukul tangan kosong. Setelah itu saya dipukul dengan kursi lipat, mengenai jari kelingking dan jari manis tangan kiri. Saya tidak melawan, hanya berusaha menangkis dan berteriak minta tolong hingga Arfan Dwi Junaedi datang melerai. Kemudian saya langsung pamitan pulang, dan melapor ke Polsek Bululawang,” terang Sampun.
Mendengar keterangan para saksi, Hasan Bashori yang didampingi dua kuasa hukumnya, Muji Leksono SH dan Arifin SH, membantah keterangan Sampun. Semua keterangan yang disampaikan Hasan, dinyatakan tidak benar. Sedangkan dua keterangan saksi lain, dibenarkannya.
“Kami menghormati putusan hakim. Tetapi kami akan pikir-pikir dulu. Karena putusan hakim bertentangan dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan. Fakta hukum seharusnya digunakan sebagai dasar putusan,” tandas Muji.(agp/aim) 

Please publish modules in offcanvas position.