Usai Temui Jaksa, Anton Pulang Lagi

BATU - Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu, merasa lega oleh kehadiran Dwi Martono Arlianto, Direktur PT Batu Wisata Resources (BWR), Senin (4/4). Namun demikian, kehadiran pria yang tinggal di Jalan Imam Bonjol Kota Batu, itu batal diperiksa JPU dalam kapasitasnya sebagai tersangka dugaan kasus korupsi.
Dalam memenuhi panggilan kedua itu, Anton sapaan akrab pria berkepala pelontos ini lantaran kemarin belum didampingi penasehat hukum (PH) halnya disyaratkan KUAHP. Dia hadir sekitar pukul 08.00 didampingi kerabatnya.“Tadi saat saya mau berangkat ke Pemkot, sempat bertemu (Anton), tapi kelihatannya dia sendirian tanpa didampingi pengacara. Coba dicek dulu ke kantor (Kejari),” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota batu, Meran, SH ditemui di sela-sela Open House Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko di balai kota.
Agung Wibowo, Kasi Intel Kejari Kota Batu membenarkan bahwa Anton memenuhi panggilan kedua setelah mangkir pada panggilan pertama menjelang lebaran lalu. Di ruangan penyidikan Pidana Khusus (Pidsus) Anton sempat dimintai keterangan oleh jaksa penyidik.
“Kurang lebih kita berdialog sekitar 2 jam, kami tanya kepada Pak Anton apakah sudah membawa penasehat hukum ? Pak Anton menjawab belum dan minta waktu kepada kami untuk mencari penasehat hukum,” terang Agung.
Sesuai dengan KUHAP, bagi seseorang yang sedang disangka melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara maksimal di atas 5 tahun, maka wajib didampingi oleh pengacara. Bila tidak, maka berkas perkara penyidikan cacat hukum.
Sebab itulah, pemeriksaan terhadap Anton sebagai tersangka tindak pidana korupsi PT BWR dibatalkan. Penyidik pun menawarkan jika tersangka tidak sanggup untuk menyewa PH, maka akan disiapkan oleh negara alias prodeo.“Kalau Pak Anton tidak bisa menyiapkan penasehat hukum, kami bisa siapkan pengacara swasta, namun Pak Anton mengatakan akan membawa penasehat hukum,” terang Agung.
Lantas, pihak kejaksaan pun berencana melayangkan surat pemanggilan ketiga yang dijadwalkan pemeriksaan berlangsung 11 Agustus mendatang. Kejari menetapkan mantan komisioner KPU Kota Batu, itu sebagai tersangka dugaan korupsi Rp 2 miliar atas dana penyertaan modal (APBD 2010) yang diberikan BUMD milik Pemkot Batu itu, atas temuan BPK. (muh/lyo)