Oknum PNS Didakwa Provokasi Warga

KEPANJEN - Oknum PNS di Kecamatan Singosari, Kahar Lubis Mantoro menjalani sidang perdana di PN Kepanjen Selasa (26/8) kemarin. Dia di dakwa terkait laporan palsu dan provokasi masyarakat Desa Gedangan untuk menolak keberadaan Koperasi Tambang Indonesia (KTI) III.
Sidang perdana dipimpim Ketua Majelis Hakim Riyono SH MH didampingi hakim anggota Ratna Mutia R SH dan Arif Karyadi SH. Agenda dalam sidang perdana pembacaan materi dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Mareindra SH.
Seperti dakwaan yang dibacakan JPU, Kahar didakwa telah memprovokasi warga Desa/Kecamatan Gedangan untuk melakukan demo. Demo ditujukan kepada KTI III yang dituding oleh Kahar tidak mempunyai izin. Hal itu dilakukan pada awal 2014 lalu.
“Selain itu, terdakwa juga telah membuat surat laporan palsu yang berisi keterangan bahwa penambangan pasir besi yang dilakukan KTI III di wilayah Desa/Kecamatan Gedangan adalah illegal,” terang JPU Mareindra SH saat membacakan dakwaannya.
JPU membawa saksi yang memberatkan terdakwa. Saksi tersebut adalah Direktur Operasional KTI III bernama Budiharto.  Dalam kesaksiannya, Budiharto menyatakan KTI III tidak illegal, sudah mengantongi berbagai perizinan.
Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya surat izin dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Malang, dengan nomor: 180/0024/IPR/421/302/2012, yang dikeluarkan pada 12 September 2012 lalu.
KTI III juga sudah mendapatkan izin wilayah penambangan rakyat (WPR) dari Bupati Malang Rendra Kresna dan DPRD Kabupaten Malang pada 20 Juli 2012.
“Saya menjabat sebagai direktur operasional KTI III sebelum demo terjadi. Perizinan yang kami miliki sudah lengkap,” terangnya kepada Majelis Hakim.
Sementara itu, terdakwa Kahar Lubis Mantoro menyatakan keberatan dengan salah satu isi materi dakwaan yang menyebutkan KTI III tidak menggunakan eskavator untuk melakukan penggalian. “Saya lihat di TV dan foto, di tambang tersebut ada alat berat eskavator yang dipergunakan untuk mengeruk pasir besi,” terangnya tanpa didampingi pengacara.
Namun, hal tersebut langsung dibantah oleh Budiharto yang menyatakan tidak ada alat eskavator. Bila terdapat alat berat, itu dipergunakan untuk memperbaiki jalan menuju lokasi tambang.  Sidang itu, berlangsung selama lebih dari 30 menit. Sidang keduia dilanjutkan pada 2 September mendatang.
“Majelis Hakim memberikan waktu selama satu minggu kepada terdakwa untuk membuat tanggapan (eksepsi) atas dakwaan yang dibacakan JPU,” terang Ketua Majelis Hakim Riyono SH MH sembari mengetuk palu berakhirnya sidang. (big/aim)