Investasi Abal-abal

ASPAL: Surat yang diduga palsu untuk memuluskan aksi penipuan yang dilakukannya

PUJON - Ika Widiawati, 36 tahun, Kepala TK warga Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang diduga tidak hanya melakukan penipuan belasan orang, namun juga diduga telah memalsukan beberapa surat organisasi guru dan memalsukan tanda tangan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Pujon, Sugeng Irianto.
Surat-surat ini yang digunakan oleh terlapor Ika untuk membujuk calon korban agar mau menyerahkan sejumlah uang untuk pengadaan seragam.Satu surat dibuat oleh Ika pada 25 September 2013. Surat ini berkop Ikatan Guru Raudhatul Athfal IGRA/IGTKI Kabupaten Malang tahun 2013 – 2014, tentang perjanjian seragam gebyar Manasik Haji dalam rangka memperingati Hari Besar Islam Idul Adha.
Dalam surat tersebut, dijelaskan pihak pertama adalah Sugeng Irianto, Kepala UPTD TK/SD, sementara pihak kedua adalah Ika Widiawati.  Suart itu juga menyebutkan, keduanya membuat perikatan pengadaan seragam kegiatan sebesar Rp 650 juta untuk 10 ribu stel seragam.
Untuk lebih meyakinkan lagi, dalam surat tersebut dibuat berbagai aturan, termasuk aturan jika terjadi perselisihan maka akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Surat perjanjian ini ditandatangani oleh Sugeng Irianto sebagai pihak pertama, ditandatangani juga oleh Ika, serta Ketua dan Bendahara IGRA.
Surat lain adalah tentang perjanjian seragam yang menggunakan kop surat dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Kabupaten Malang. Dalam surat tertanggal 25 Oktober 2013 tersebut, Sugeng Irianto tetap menjadi pihak pertama, dan pihak kedua adalah Ika. Nilai pegadaan seragam meningkat dari hanya Rp 650 juta pada September menjadi Rp 850 juta. Surat ini tetap ditandatangani oleh Sugeng dan Ika serta dua orang lainnya.
“Setiap akan akad perjanjian pengadaan seragam, surat ini selalu ditunjukkan oleh Ika, setiap bulan nilainya selalu naik, hingga keuntungan dan modal kita selalu diambil kembali,” ujar Nanik Sri Wahyuni, 36 tahun, salah satu korban yang tinggal di Desa Wiyurejo, Kecamatan Pujon.
Nanik tidak tahu persis apakah surat tersebut asli dikeluarkan oleh instansi yang ada di kop surat tersebut ataukah surat palsu. Ika memang tidak pernah menunjukkan surat aslinya, ia selalu menunjukkan foto kopi. Ia beralasan surat aslinya dibawa oleh Dinas Pendidikan.  “Kita percaya saja, karena kegiatan itu ada, terus ditambah gaya bicara Ika yang meyakinkan,” paparnya.
Sugeng Irianto, Kepala UPTD TK/SD Kecamatan Pujon ketika dikonfirmasi masalah ini membantah pernah mengeluarkan surat perjanjian untuk pengadaan seragam tersebut. Ia menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat itu. “Perlu saya jelaskan, sejak Maret, Ika sudah tidak menjadi Kepala Sekolah TK lagi, dia menghilang begitu saja selama beberapa pekan, entah apa sebabnya, hingga jabatannya kita gantikan dengan guru yang lain,” terang Sugeng.
Ia menegaskan tidak pernah membicarakan masalah pengadaan seragam dengan Ika. Selain itu UPTD Pendidikan dan PGRI tidak pernah membuat program seperti yang disebutkan dalam surat tersebut. “Kita tidak pernah membuat kerjasama apa pun, sewaktu Ika masih jadi guru memang sering ke kantor sini, karena disini memang kantornya guru, tapi tidak pernah ada urusan seperti yang disebutkan dalam surat itu,” terangnya.
Ia menduga tanda tangannya dipalsu dengan menggunakan tanda tangan palsu atau pun dengan cara menscan stempel dan tanda tangan yang ada. Selain itu ada beberapa nama yang seharusnya bukan pejabat yang berwenang tapi namanya ditulis beserta tanda tangan. Contoh seperti Sukerman DW. Dalam surat tersebut, Sukerman disebut sebagai bendahara PGRI, padahal bendahara yang sesungguhnya adalah Nike Dwi Wahyuni.  
Meski namanya dicatut, Sugeng memilih tidak melaporkan ke polisi, sebaliknya ia berharap pemalsuan ini dijadikan satu bahan penyelidikan oleh polisi. “Kita serahkan kepada polisi saja, kan sudah dilaporkan ke polisi, kita tunggu saja perkembangannya,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Didik Purwanto, Ketua PGRI Kecamatan Pujon mengatakan selama ini PGRI tidak pernah membuat kegiatan pengadaan seragam. Ia pun mengaku kaget saat melihat foto kopi surat perjanjian pengadaan seragam tersebut.  “Surat itu palsu, bukan PGRI yang mengeluarkan, tanda tangannya pun palsu, ditirukan, Suryono adalah pengurus lama, sudah tidak menjabat lagi,” terang Didik. (muh/han)