Pastikan Izin Lengkap, Camat Gedangan Tidak Digubris

Persidangan PNS Didakwa Provokasi Warga
KEPANJEN- Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, kembali menggelar sidang oknum PNS, Kahar Lubis Mantoro yang didakwa melakukan provokasi warga, Selasa kemarin. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mariendra SH, kembali menghadirkan tiga saksi yang memperberat posisi terdakwa.
Saksi yang dihadirkan, Camat Gedangan Moch Arifin, serta dua orang masyarakat Desa/Kecamatan Gedangan yakni Komari dan Miyono. Dalam persidangan itu Moch Arifin mengatakan segala izin Koperasi Tambang Indonesia (KTI) III sudah lengkap.
“Sebelum dilakukan demo, saya telah mengecek perizinan dan semuanya lengkap. Hal itu juga sudah saya sampaikan kepada masyarakat bahwa perizinannya sudah lengkap.” kata dia di hadapan Ketua Majelis Hakim Riyono SH.
Tapi, penyampaian itu tidak digubris warga yang sudah terprovokasi oleh Kahar untuk melakukan demo. Saksi kedua, Komari menyatakan, terdakwa membagikan uang kepada Slamet Ansori untuk biaya operasional demo. Terdakwa memberikan langsung uang itu dan disaksikan dirinya. Kata dia, uang itu dperuntukan operasional bagi masyarakat yang melakukan demo tersebut.
“Kata Kahar, KTI III itu tidak memiliki izin. Sehingga saya bersama warga percaya terkait omongannya itu. Apalagi terdakwa juga menjanjikan akan mendatangkan investor baru yang akan menyerap lebih banyak lagi pekerjaan untuk masyarakat sekitar,” ucapnya.
Menurut JPU Mariendra SH menyatakan, pernyataan dari Kosim tersebut semakin memperberat posisi terdakawa. Lantaran hal itu selaras apa yang disampaikan saksi pada persidangan sebelumnya yakni Slamet Ansori. Yakni yang menyatakan bahwa Slamet Ansori menerima uang dari Kahar untuk operasional demo.
“Sudah jelas dari saksi yang kami hadirkan, terdakwa Kahar telah melakukan tindak pidana provokasi kepada warga untuk melakukan demo. Hal itu sesuai dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan atau provokasi yang kami jeratkan kepada terdakwa,” ujarnya di tempat yang sama.
Pengacara Kahar, Ali Taufan SH mengajukan saksi ahli kepada majelis hakim pada persidangan selanjutnya. Ketika ditanya saksi ahli apa yang dimaksud, Ali Taufan enggan mengungkapkannya. (big/aim)