Kepala BPPT Diajukan Sebagai Saksi Meringankan

Kahar mendengrakan penundaan sidang dari Majelis Hakim Arief Karyadi SH    

KEPANJEN- Sidang lanjutan oknum PNS yang didakwa memprovokasi warga, Kahar Lubis Mantoro yang sedianya digelar di PN Kepanjen kemarin, terpaksa ditunda hingga 14 Oktober  mendatang. Penyebabnya yakni Ketua Majelis Hakim Riyono SH berhalangan hadir memimpin sidang, lantaran mengikuti Diklat Tipikor di Bogor.
Majelis Hakim Arief Karyadi SH mengatakan, sesuai aturan, sidang harus dipimpin Ketua Majelis Hakin Riyono SH yang menangani perkara Kahar tersebut.
“Ketua Majelis Hakim Riyono SH yang menangani perkara ini, baru kembali ke Malang usai mengikuti Diklat Tipikor, pada 8 Oktober mendatang,” ujarnya kepada Malang Post kemarin.
Dikatakannya, mau tidak mau sidang harus ditunda menunggu kehadiran dari Ketua Majelis Hakim. Untuk itu, dia menghimbau kepada pengacara terdakwa untuk menggunakan moment penundaan sidang ini dengan sebaik-baiknya. Yakni dengan mempersiapkan untuk menghadirkan para saksi yang meringankan terdakwa.
“Sesuai dengan agenda hari ini (kemarin, red), sebenarnya menghadirkan saksi sesuai berkas yang meringankan terdakwa. Karena yang bersangkutan belum siap, maka ini harus dimanfaatkan untuk mepersiapkan pada persidangan berikutnya,” terangnya.
Usai menghadirkan saksi pada sidang tersebut nantinya, proses akan terus berlanjut untuk menedegarkan tuntutan, setelah itu sidang dengan agenda pembelaan dan diakhiri puutusan dari majelis hakim.
Pengacara Kahar, dalam hal ini Ali Taufan SH, akan menghadirkan mantan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Malang yakni Ir Djaka Ritamtama. “Kami percaya, Pak Djaka akan memberikan kesaksian yang meringankan klien kami,” ucapnya sembari berlalu. (big/aim )